Pengamat Hukum Nilai Lemahnya Pengawasan Jadi Celah Hukum Program MBG

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan usai insiden keracunan yang terjadi beberapa daerah khususnya Kalbar. 

Pengamat hukum dan kebijakan publik, Herman Hofi Munawar, menilai insiden itu harus menjadi bahan evaluasi bukan saling menyalahkan.

“Tidak perlu kita terlalu heboh dengan menyalahkan atau mencari kambing hitam. Saya yakin semua pihak tentu tidak menghendaki insiden ini. Saat ini bukan waktunya saling menyalahkan atau merasa paling berjasa, karena itu hanya membuat suasana tidak nyaman,” ujarnya, Jumat 26 September 2025. 

Menurutnya, persoalan MBG terjadi karena masih ada celah hukum dan lemahnya pengawasan. 

Mulai dari bahan baku, dapur pengolahan, hingga proses distribusi, semua berpotensi menimbulkan masalah jika tidak diawasi ketat.

• Update Kasus Keracunan Akibat MBG di Kalbar Bertambah, Terbaru di Simpang Hilir Akibat Makanan Basi

“Perlu adanya SOP yang jelas dengan pengawasan dari hulu sampai hilir. Dari hulu yang kita maksudkan adalah perlu dipastikan bahan-bahan yang digunakan aman konsumsi dan teruji kualitasnya. Dapur sebagai tempat pengolahan pangan harus dipastikan bersih dan layak, dengan pemeriksaan berkala dari dinas kesehatan atau Balai POM,” jelasnya.

Ia menambahkan, mata rantai pasokan bahan makanan juga harus terkontrol dengan standar yang jelas, baik dari sisi keamanan pangan maupun gizi.

“Lemahnya pengawasan terhadap bahan baku dan lemah pengawasan serta proses memasak menjadi titik rawan utama. Karena itu perlu ada evaluasi, serta melibatkan dinas kesehatan dan Balai POM untuk melakukan pengawasan rutin dan terencana,” tegasnya.

Herman juga menyoroti distribusi makanan di sekolah. Menurutnya, guru sering kali dijadikan sasaran kesalahan padahal posisi mereka hanya sebagai fasilitator program MBG. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!