DPRD Mempawah Akan Panggil Pertamina Soal Keluhan Solar Subsidi

Ringkasan Berita:

• Safruddin mengatakan, berdasarkan data yang diterimanya, kuota solar subsidi yang dialokasikan untuk masing-masing SPBU di Kabupaten Mempawah sebenarnya dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor transportasi.
• Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan masih sering terjadi antrean panjang kendaraan, bahkan tidak sedikit sopir yang mengaku kesulitan memperoleh solar subsidi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH – Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Safruddin Asra, menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai keluhan yang disampaikan para sopir truk terkait distribusi solar subsidi di wilayah Kabupaten Mempawah.

Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Mempawah berencana segera menggelar rapat kerja bersama Pertamina, pengelola SPBU, serta instansi terkait guna mencari solusi atas persoalan distribusi BBM subsidi yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat, khususnya para sopir angkutan barang.

Safruddin mengatakan, berdasarkan data yang diterimanya, kuota solar subsidi yang dialokasikan untuk masing-masing SPBU di Kabupaten Mempawah sebenarnya dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor transportasi.

Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan masih sering terjadi antrean panjang kendaraan, bahkan tidak sedikit sopir yang mengaku kesulitan memperoleh solar subsidi.

“Kalau melihat data yang ada, seharusnya kuota solar subsidi tersebut mencukupi kebutuhan masyarakat. Tetapi faktanya di lapangan masih banyak keluhan dari masyarakat maupun para sopir,” ujar Safruddin Asra, Jumat 5 Juni 2026. 

• Kalbar Jadi Provinsi Pertama Gelar Bimtek Public Speaking untuk ASN

Menurut politisi Partai Golkar itu, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas, terutama para sopir yang menggantungkan aktivitas pekerjaan mereka pada ketersediaan BBM subsidi.

Ia menegaskan DPRD perlu memperoleh penjelasan secara menyeluruh dari seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi solar subsidi guna mengetahui penyebab terjadinya ketidaksesuaian antara data kuota dan kondisi nyata di lapangan.

“Kami perlu mendengar penjelasan dari semua pihak terkait agar diketahui apa sebenarnya penyebab utama persoalan ini,” katanya.

Selain membahas persoalan distribusi, Safruddin juga menyoroti dugaan praktik pelangsiran dan aktivitas penampungan solar subsidi yang selama ini menjadi keluhan para sopir truk.

Menurutnya, praktik semacam itu harus ditertibkan agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak menerima.

Ketua DPD Golkar Mempawah tersebut menilai pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi perlu diperkuat agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi maupun bisnis ilegal.

Pungutan Liar SPBU

Tak hanya itu, Safruddin juga menyinggung adanya dugaan pungutan liar di sejumlah SPBU yang disebut masih terjadi dan menjadi beban tambahan bagi masyarakat pengguna solar subsidi.

Karena itu, ia meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh proses distribusi dan penyaluran BBM subsidi agar berjalan transparan dan sesuai aturan.

“Dugaan praktik pelangsiran maupun pungutan liar harus menjadi perhatian bersama. Penyaluran BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran dan tidak boleh disalahgunakan,” tegasnya.

Safruddin memastikan DPRD Mempawah tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Ia menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan para sopir akan terus dikawal hingga ada solusi nyata yang diterapkan di lapangan.

• Zulhas Sederhanakan Regulasi Karbon, Masyarakat Sekitar Hutan Bakal Dapat Manfaat