Percepat Pembangunan, Sungai Kelik Diusulkan Jadi Titik Nol Perbatasan Indonesia-Malaysia di Sintang

Ringkasan Berita:

• Menurut Mardyanto, langkah awal yang dilakukan adalah menindaklanjuti hasil survei bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait penetapan titik zero point atau titik nol perbatasan yang menjadi dasar pengembangan kawasan lintas batas.
• “Yang pertama tentu melakukan koordinasi terkait langkah-langkah yang harus dilakukan di badan perbatasan. Kemarin juga sudah dilakukan survei bersama dengan pihak Malaysia terkait percepatan pembangunan kawasan perbatasan,” ujarnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sintang, Mardyanto, menegaskan pihaknya akan segera melakukan koordinasi guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kabupaten Sintang, khususnya terkait rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Menurut Mardyanto, langkah awal yang dilakukan adalah menindaklanjuti hasil survei bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait penetapan titik zero point atau titik nol perbatasan yang menjadi dasar pengembangan kawasan lintas batas.

“Yang pertama tentu melakukan koordinasi terkait langkah-langkah yang harus dilakukan di badan perbatasan. Kemarin juga sudah dilakukan survei bersama dengan pihak Malaysia terkait percepatan pembangunan kawasan perbatasan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini kedua negara masih membahas kesepakatan lokasi titik nol perbatasan yang direncanakan berada di kawasan Sungai Kelik dan Lachau.

Penetapan titik tersebut dinilai penting karena akan menentukan arah pembangunan akses jalan dan kawasan PLBN ke depan.

Baca juga: Jelang Penutupan TPA Lama, Pemkab Sintang Berguru Sistem Kelola Sampah ke Batulayang Pontianak

“Kami ingin memastikan apakah Indonesia dan Malaysia sudah sepakat terkait titik zero point di Sungai Kelik. Awalnya Malaysia menyetujui di Batu Lintang, tetapi jaraknya cukup jauh, sekitar 70 kilometer dari Sungai Kelik,” jelas Mardyanto.

Pemerintah Indonesia, lanjutnya, mengusulkan agar titik nol berada di Sungai Kelik karena wilayah tersebut selama ini menjadi jalur utama aktivitas masyarakat perbatasan.

“Karena itu kemarin dilakukan survei bersama antara Indonesia dan Malaysia untuk menyepakati titik zero point di Sungai Kelik dan Lachau, sebab akses yang digunakan masyarakat selama ini memang melalui kawasan tersebut,” katanya.

Mardyanto menilai, apabila titik nol perbatasan dapat disepakati di kawasan Sungai Kelik, maka peluang percepatan pembangunan PLBN beserta infrastruktur pendukung lainnya akan semakin terbuka.

Selain pembahasan titik nol, ia juga menyampaikan adanya perkembangan positif bagi kawasan perbatasan setelah keluarnya rekomendasi pemekaran sejumlah wilayah di daerah perbatasan Kabupaten Sintang.

“Ada perkembangan yang baik, yakni keluarnya rekomendasi pemekaran wilayah perbatasan seperti Kecamatan Ketungau Utara, Ketungau Tengah Utara, dan dua wilayah di Kecamatan Ketungau Tengah,” ujarnya.

Ia menegaskan pembangunan kawasan perbatasan, termasuk PLBN, sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam melakukan koordinasi dan monitoring terhadap progres pembangunan di kawasan perbatasan.

“Kalau untuk pembangunan kawasan perbatasan semuanya berasal dari APBN. Jadi pemerintah daerah lebih fokus pada monitoring dan koordinasi terkait perkembangan pembangunan di kawasan perbatasan,” tegasnya.

Ke depan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang akan terus melakukan pemantauan dan kajian terkait kebutuhan pembangunan serta prioritas pengembangan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sintang.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN