Nelayan Tak Melaut Karena Sulit Dapatkan BBM Subsidi, HNSI Kubu Raya Harap Ada Solusi Cepat

Ringkasan Berita:

• Menurutnya, semenjak krisis global dunia memengaruhi ketersediaan dan kondisi harga minyak yang tinggi.
• Ia menjelaskan, bahwa sudah melakukan beberapa kali rapat dengan pihak terkait. Bahkan hingga ke tingkat Kabupaten bersama Bupati Kubu Raya, Sujiwo untuk dapat memberikan solusi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kubu Raya, Busrah Abdullah menyampaikan permasalahan yang dirasakan oleh nelayan kecil di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Menurutnya, semenjak krisis global dunia memengaruhi ketersediaan dan kondisi harga minyak yang tinggi.

"Nah, permasalahan kesulitan minyak ini sudah berlangsung selama kurang lebih satu bulan ini, kawan-kawan nelayan terus berjuang untuk bisa mendapatkan minyak bersubsidi jenis solar tersebut," katanya.

Ia menjelaskan, bahwa sudah melakukan beberapa kali rapat dengan pihak terkait. Bahkan hingga ke tingkat Kabupaten bersama Bupati Kubu Raya, Sujiwo untuk dapat memberikan solusi.

Namun, hasil rapat tersebut belum menghasilkan langkah konkret.

Baca juga: Sulit Mendapatkan BBM, Puluhan Kapal Nelayan Terpaksa Bersandar di Pelabuhan Sungai Kakap Kubu Raya

"Belum ada solusi konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, karena minya subsidi itu tetap harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa mendapatkannya. Sementara nelayan baru mengurus dengan syarat yang banyak itu," jelasnya.

Di sisi lain, kebutuhan mendesak juga dirasakan oleh para nelayan kecil di Sungai Kakap ini karena banyak diantaranya tidak berani mengambil risiko untuk memaksakan diri pergi melaut. 

"Sudah lama mereka nambat (tidak melaut), karena tak mampu beli minyak dengan harga yang tinggi. Kalau pun mereka nekad ke laut itu pasti biaya operasionalnya aja tidak bisa menutupi. Harga sekarang 1 liternya bisa sampai Rp15ribu-Rp16ribu. Bayangkan mereka itu ketika melaut harus butuh 500 liter hingga 1ton minyak, tapi hasilnya belum tentu bisa nutupi segitu," jelasnya.

Dengan ini, Busrah pun berharap agar pemimpin Kubu Raya dalam hal ini Sujiwo dapat memberikan langkah-langkah konkret dan cepat, agar masyarakat bisa pergi melaut.

"Beliau ini orang yang bijak dan berani mengambil risiko untuk membela masyarakat kecil. Mungkin solusi konkretnya adalah harus ada kesepakatan bersama dengan kapal-kapal besar yang sudah memiliki surat rekomendasi dan mendapatkan minyak subsidi itu, untuk kiranya mereka ini berbagi dengan nelayan kecil, untuk stoknya itu. Entah bagaimana polanya," imbuhnya.

Dijelaskannya, bahwa harapan itu perlu menjadi sebuah kebijaksanaan dari pemilik SPBN untuk mengatur jatah minyak kapal besar untuk diberikan sebagian kepada nelayan-nelayan kecil.

"Saya kira ini tidak menyalahi aturan dengan catatan harus ada kesepakatan yang disetujui oleh pihak terkait mulai dari SPBN, pemilik rekom, dengan nelayan-nelayan yang bisa dibagikan itu, karena ini sifatnya mendesak," ujarnya.

Lebih lanjut, mengenai solusi jangka panjang menurutnya para nelayan tetap harus mengurus rekom BBM tersebut walaupun berat, karena adanya aturan mengenai alat tangkap yang dilarang. 

"Saya kira itu perjuangannya sangat panjang, karena harus uji materi ke MK dan kita berharap nelayan kita ini ada pengecualian," paparnya.

Ia juga menjelaskan bahwa fakta dilapangkan mengenai alat tangkap yang dilarang seperti trawl itu sebenarnya tidak merusak lingkungan.