Setahun Karolin–Erani: Anggaran Tertekan, Layanan Dasar Diselamatkan

Melalui pendekatan terintegrasi, mulai dari pemenuhan nutrisi, pemantauan medis, hingga edukasi keluarga, pemerintah berharap penanganan stunting dapat lebih terarah. 

Program ini menjadi bagian dari strategi konvergensi percepatan penurunan stunting yang terus didorong pemerintah daerah.

Karolin menambahkan, intervensi gizi harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

“Penanganan stunting tidak bisa parsial. Kita harus hadir dari sisi medis, gizi, dan edukasi keluarga agar hasilnya benar-benar berdampak,” terangnya.

Digitalisasi Layanan Puskesmas

Selain penguatan layanan rujukan, pemerintah juga mulai memperbaiki layanan primer. 

Di Puskesmas Ngabang, misalnya, telah diterapkan sistem Infokes (informasi kesehatan) untuk mempercepat pencatatan pasien dan pelaporan layanan.

Digitalisasi ini bertujuan memperpendek waktu tunggu masyarakat sekaligus meningkatkan akurasi data kesehatan daerah. 

Pemerintah Kabupaten Landak memandang modernisasi puskesmas sebagai fondasi penting, mengingat sebagian besar penduduk masih mengandalkan layanan kesehatan tingkat pertama.

“Modernisasi layanan primer penting agar masyarakat mendapat pelayanan yang cepat, akurat, dan manusiawi,” ungkap Karolin.

Langkah digitalisasi juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang menekankan pelayanan publik berbasis data.

Polemik PBI JKN

Tantangan besar muncul pada awal 2026 ketika terjadi penonaktifan massal peserta PBI JKN secara nasional. Data Pemerintah Kabupaten Landak menunjukkan 19.171 warga terdampak kebijakan tersebut.

Situasi ini berpotensi menimbulkan kerentanan baru, terutama bagi masyarakat miskin yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan.

Karolin merespons dengan pendekatan mitigatif. Ia memastikan layanan kegawatdaruratan tetap berjalan bagi warga yang membutuhkan penanganan medis segera. 

Pemerintah daerah juga menginstruksikan perangkat desa dan puskesmas aktif mendampingi warga dalam proses verifikasi dan pengusulan kembali kepesertaan.

“Kami tidak ingin masyarakat yang membutuhkan justru terputus dari layanan kesehatan. Pemkab Landak akan terus mengawal proses verifikasi agar warga yang berhak bisa kembali terjamin,” tegas Karolin.