Kinerja OPD Imbas Serapan APBD 2025 81 Persen, Kartiyus: Ngeluh Anggaran Kecil, Tapi Ndak Dihabiskan

Ringkasan Berita:

• Kartiyus mengungkapkan, dari sisi pendapatan, kinerja Pemkab Sintang sebenarnya cukup baik. Realisasi pendapatan daerah hingga akhir 2025 mencapai 88,95 persen, termasuk dana transfer. Bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatatkan capaian membanggakan dengan realisasi 100,75 persen. 
• Namun demikian, capaian pendapatan tersebut tidak diimbangi dengan realisasi belanja yang optimal. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 masih jauh dari harapan. 

Hingga 31 Desember 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai 81,59 persen, angka yang dinilai rendah dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, saat memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026, serta Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Tahun 2027 di pendopo bupati, Rabu 14 Januari 2025. 

Kartiyus mengungkapkan, dari sisi pendapatan, kinerja Pemkab Sintang sebenarnya cukup baik. Realisasi pendapatan daerah hingga akhir 2025 mencapai 88,95 persen, termasuk dana transfer. Bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatatkan capaian membanggakan dengan realisasi 100,75 persen. 

“Pajak daerah kita tercapai 90,87 persen, dan retribusi daerah bahkan mencapai 541,87 persen. Ini capaian yang sangat baik. Hanya saja dana transfer dari pusat tidak sampai 100 persen,” ujarnya. 

Namun demikian, capaian pendapatan tersebut tidak diimbangi dengan realisasi belanja yang optimal. 

Kartiyus menegaskan bahwa idealnya serapan anggaran minimal harus berada di angka 90 persen. 

• Petrianus Resmi Jabat Camat Binjai Hulu, Sekda Sintang Beri Sejumlah Pesan Penting

“Realisasi belanja kita baru 81,59 persen. Ini jauh dari harapan kita semua. Hampir 20 persen anggaran tidak terserap. Ini yang membuat kita prihatin karena berujung pada SILPA yang besar. Padahal anggaran itu sayang kalau tidak dimanfaatkan,” tegasnya. 

Ia juga mengaitkan rendahnya serapan anggaran dengan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, Menteri Keuangan tidak akan menambah dana transfer ke daerah apabila anggaran yang ada tidak mampu dihabiskan secara optimal. 

“Ini yang sering dimarahi Menteri Keuangan. Uang sudah diberikan tapi tidak dihabiskan. Akibatnya transfer tidak ditambah lagi,” kata Kartiyus. 

Kartiyus menyoroti kondisi paradoks di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengeluhkan keterbatasan anggaran, namun justru tidak mampu menyerap anggaran yang telah dialokasikan. 

“Semua OPD mengeluh anggaran kecil. Tapi yang sudah dikasih kecil saja tidak dihabiskan. Ini yang harus menjadi perhatian kita di tahun 2026. Berapa pun anggaran yang diberikan, harus dihabiskan,” tegasnya. 

Ia bahkan menekankan agar ke depan tidak ada lagi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Menurutnya, pemerintah pusat justru senang apabila daerah tidak memiliki SILPA dan mampu mengelola anggaran secara maksimal tanpa berutang. 

“Yang penting penyerapan anggaran kita bagus. Jangan sampai berutang, tapi anggaran tidak terserap,” tambahnya. 

Secara rinci, Kartiyus memaparkan bahwa serapan belanja modal pada 2025 hanya mencapai 86 persen, belanja operasi OPD 80 persen, dan belanja pegawai bahkan hanya 79,25 persen. Belanja pegawai disebut menjadi salah satu penyumbang terbesar SILPA.