Pemkab Mempawah Dorong Optimalisasi PAD di Tengah Pemotongan TKD 2026

Ringkasan Berita:

• Ismail menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat kini tengah mendorong local raising power untuk meningkatkan rasio perpajakan daerah.
• Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Kabupaten Mempawah akan mengalami pemotongan TKD sebesar Rp136 miliar.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, menegaskan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah sebagai langkah strategis menghadapi tantangan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026, Rabu 19 November 2025.

Ismail menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat kini tengah mendorong local raising power untuk meningkatkan rasio perpajakan daerah.

Upaya itu ditempuh agar setiap daerah mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam mendukung kemandirian pembangunan.

"Pemerintah Pusat terus mendorong kemandirian fiskal daerah melalui penguatan local raising power guna meningkatkan rasio perpajakan daerah. Tujuannya jelas, agar setiap daerah mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk mendukung kemandirian pembangunan," ujar Ismail.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Kabupaten Mempawah akan mengalami pemotongan TKD sebesar Rp136 miliar.

• Sekda Ismail Dorong Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Kabupaten/Kota Sehat di Mempawah

Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk bergerak lebih cepat dan inovatif dalam menggali potensi PAD.

"Karena adanya pemotongan TKD sebesar Rp136 miliar pada tahun 2026, Pemerintah Pusat kini gencar mendorong optimalisasi PAD melalui sumber-sumber baru yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, termasuk kemudahan berusaha di daerah sebagai basis pajak baru," jelasnya.

Ismail menegaskan bahwa pengelolaan pajak daerah bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga harus dibarengi dengan tata kelola yang baik dan transparan.

"Pajak daerah bukan hanya soal pendapatan. Kita dituntut mengelolanya dengan baik, tertib, sesuai prosedur, dan transparan," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah, lanjutnya, menyambut baik terselenggaranya sosialisasi tersebut dan mendorong para pelaku usaha untuk memenuhi aspek legalitas perizinan serta kesesuaian pemanfaatan ruang.

"Kami mendorong para pelaku usaha agar memastikan legalitas perizinan dan kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Mempawah. Ini penting sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat basis pajak daerah," katanya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!