Koperasi Merah Putih di Sintang Mulai Bergerak, Didukung Pendamping & Akses Pembiayaan Bank Himbara

Ringkasan Berita:

• Program ini diharapkan dapat mempercepat operasional koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, agar lebih siap menjalankan kegiatan ekonomi masyarakat.
• Bahkan, sejumlah koperasi sudah mengajukan pembiayaan ke Bank Himbara sebagai dukungan permodalan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM terus mendorong penguatan kelembagaan dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui program Koperasi Merah Putih.

Plt Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 406 koperasi aktif yang tersebar di 390 desa dan 16 kelurahan.

Dalam rangka memperkuat kapasitas pengelolaan koperasi, pemerintah telah menghadirkan 41 pendamping koperasi atau business assistant yang telah mengikuti pelatihan khusus.

“Para pendamping ini nanti akan membantu koperasi dalam menyusun business plan, skenario usaha, hingga proposal pembiayaan. Harapannya, koperasi bisa lebih terarah dalam mengelola kegiatan usahanya,” ujar Subendi.

• Bupati Sintang Minta Kemenhub Tinjau Harga Tiket dan Perpanjangan Runway Bandara Tebelian

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga menjalin kerja sama dengan TNI dan Agrinas dalam pembangunan gerai dan pergudangan di berbagai wilayah. 

Program ini diharapkan dapat mempercepat operasional koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, agar lebih siap menjalankan kegiatan ekonomi masyarakat.

“Kerja sama ini dilakukan sampai ke daerah, agar pembangunan gudang dan gerai bisa segera terealisasi. Dengan begitu, koperasi Merah Putih dapat lebih cepat menjalankan aktivitas operasionalnya,” jelasnya.

Beberapa Koperasi Sudah Mulai Beroperasi

Beberapa koperasi, kata Subendi, saat ini sudah mulai beroperasi, antara lain di Solam Raya, Kapuas Kiri Hilir, dan Binjai. 

Bahkan, sejumlah koperasi sudah mengajukan pembiayaan ke Bank Himbara sebagai dukungan permodalan.

“Soal pengajuan pinjaman ke Bank Himbara tentu tidak gratis. Ada bunga yang tetap harus dicicil dan dibayar. Misalnya plafon pinjaman antara tiga hingga lima miliar rupiah. Mekanisme angsurannya disesuaikan dengan kondisi usaha koperasi,” terangnya.

Ia menjelaskan, jika koperasi mengalami kendala dalam pembayaran, pemerintah daerah akan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut mengenai kemungkinan dukungan melalui dana desa atau APBD untuk membantu keberlanjutan koperasi tersebut.

“Yang penting, koperasi ini bisa tumbuh dan mandiri dulu. Nanti kita data lagi perkembangannya secara bertahap,” tutup Subendi. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!