Kadis Kominfotik Sebut Aplikasi Srikandi di Perbatasan Tak Bisa Digunakan 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUASHULU - Dihadapan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Kearsipan Daerah I, di Jakarta, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Hadi Pranata, menyampaikan di Perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kabupaten Kapuas Hulu,  aplikasi Srikandi tidak bisa digunakan.

"Kendalanya sama seperti yang dialami rekan-rekan di daerah lain. Kami sudah menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE), hingga tingkat kecamatan, namun para camat tetap harus ke kabupaten untuk bisa menggunakannya," ujarnya, Selasa 21 Oktober 2025.

Selain itu juga, kata Hadi, disparitas jaringan dan infrastruktur digital yang masih menjadi tantangan di wilayah perbatasan.

"Maka perlunya kebijakan terpadu dari pemerintah pusat, agar penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat berjalan seragam di seluruh daerah," ucapnya.

Hadi juga merasa bangga dengan adanya aplikasi Srikandi, namun perlu ada kebijakan super-framework dari pusat, agar tidak terjadi kebingungan di daerah, misalnya dalam SPBE, setiap kabupaten/kota wajib melaksanakan, namun indikatornya belum ada.

"Akibatnya, kami kesulitan menjawab ketika kepala daerah menanyakan indikator kinerja yang sejalan dengan RPJMD,” ujarnya.

Selain itu juga Hadi menjelaskan, terkait perkembangan pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh Pemkab Kapuas Hulu yang saat ini mencapai kapasitas 3,3 tera. 

"Kami elah mengajukan peningkatan hingga 10 tera mengingat kebutuhan data di wilayah perbatasan yang cukup besar. Sementara baru mendapat kapasitas 3,3 tera, dan sedang berproses menuju 5,5 tera. Namun kami minta hingga 10 tera karena kebutuhan di perbatasan sangat besar,” ucapnya.

Baca juga: Profil Pendidikan 30 Anggota DPRD Kapuas Hulu, 10 Diantaranya Tamatan SMA

Disinggung juga, kondisi 131 BTS (Base Transceiver Station) yang telah terbangun di Kapuas Hulu. Meskipun sebagian besar sudah berfungsi, masih terdapat wilayah yang mengalami blank spot.

“Untuk pengiriman pesan WhatsApp saja susah. Karena itu, kami berharap persoalan BTS Program 2022 yang masih menyisakan kendala bisa diselesaikan bersama, bukan hanya oleh Kominfo kabupaten/kota, tapi juga dengan turun langsung ke daerah,” ungkapnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!