Wabup Amru Kritik Ketimpangan Kebijakan di Kepulauan Karimata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, membuka kegiatan Konsultasi Publik Dokumen Penataan Blok Cagar Alam Laut (CAL) Kepulauan Karimata di Hotel Mahkota Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Selasa 14 Oktober 2025.

Dalam sambutannya, Amru menyampaikan pentingnya pelestarian ekosistem laut sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendorong ekonomi biru di daerah pesisir.

“Laut menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Jika dikelola secara optimal dan berkelanjutan, laut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan dokumen penataan blok CAL Kepulauan Karimata seluas ±190.791 hektare menjadi langkah strategis dalam mengatur pemanfaatan kawasan secara berimbang.

Dokumen tersebut membagi wilayah menjadi beberapa blok, antara lain blok perlindungan bahari, blok rehabilitasi, blok religi-budaya-sejarah, serta blok khusus untuk mendukung kegiatan masyarakat dan kepentingan strategis nasional.

Amru juga menyoroti tantangan nyata yang dihadapi masyarakat kepulauan terkait keterbatasan fasilitas dan akses pembangunan.

• Dinas Kesehatan Kayong Utara Dorong Dapur SPPG Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Ia mencontohkan perjuangan seorang kepala desa yang harus berupaya keras hanya untuk membangun lapangan futsal sebagai sarana hiburan masyarakat.

“Bayangkan, hanya untuk membangun lapangan futsal saja kepala desanya harus berjuang mati-matian. Di pulau tidak ada mal, tidak ada teater, sementara masyarakat di sana juga butuh ruang hiburan seperti kita,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Amru turut mengapresiasi peran berbagai pihak, termasuk NGO yang selama ini mendampingi masyarakat kepulauan.

Namun, ia menegaskan pentingnya agar kontribusi lembaga non-pemerintah itu bersifat berkelanjutan dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.

“Kami berterima kasih kepada NGO yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat kepulauan. Namun, kami berharap kontribusinya tidak hanya sebatas hiburan sesaat. Kami tidak ingin NGO hanya datang membawa ‘permen’ yang manis sesaat, tetapi lebih baik membawa ‘singkong’ yang memberi energi dan manfaat jangka panjang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Amru menekankan bahwa sekitar 50 persen wilayah Kayong Utara merupakan kawasan hutan, sehingga ruang gerak pembangunan dan investasi menjadi terbatas.

Meski demikian, ia berharap pengelolaan kawasan konservasi, termasuk CAL, tetap memperhatikan keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat.

“Hampir 50 persen wilayah kita merupakan kawasan hutan, jadi ruang gerak pembangunan memang terbatas. Tapi tolong masyarakat kami diperlakukan sebagaimana mestinya dalam konteks pengelolaan kawasan ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Amru juga menyoroti masih adanya praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di sejumlah titik perairan.