Ria Norsan Yakin Jika Moratorium Dibuka, Kapuas Raya Bisa Terbentuk

Ringkasan Berita:

• Menurutnya, pembentukan provinsi baru tersebut diharapkan dapat terwujud apabila pemerintah pusat membuka kembali moratorium pembentukan daerah otonomi baru. 
• Ia juga menyampaikan harapan agar Kabupaten Sintang dapat menjadi ibu kota Provinsi Kapuas Raya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan kembali menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya. 

Penegasan tersebut disampaikan saat Gubernur bertatap muka dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati Sintang, Senin, 23 Februari 2026. 

Di hadapan Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, Ria Norsan menilai kawasan timur Kalimantan Barat sangat layak dimekarkan menjadi provinsi baru, yakni Provinsi Kapuas Raya. 

Menurutnya, pembentukan provinsi baru tersebut diharapkan dapat terwujud apabila pemerintah pusat membuka kembali moratorium pembentukan daerah otonomi baru. 

Ia juga menyampaikan harapan agar Kabupaten Sintang dapat menjadi ibu kota Provinsi Kapuas Raya. 

• IPM Kalbar Masih Rendah, Gubernur Dorong Peran Aktif Pemkab Sintang

“Mudah-mudahan ke depan, jika moratorium daerah otonomi baru dibuka oleh pemerintah pusat, Provinsi Kapuas Raya bisa terbentuk dan Sintang menjadi ibu kota provinsinya. Ini harapan kita bersama. Dari segi luas wilayah, kawasan timur Kalimantan Barat sangat layak untuk dimekarkan demi kemajuan daerah,” ujar Ria Norsan. 

Norsan juga mengungkapkan tantangan berat dalam mengelola Kalimantan Barat dengan keterbatasan anggaran. 

Ia menyebut anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang hanya sekitar Rp5,4 triliun harus dibagi untuk wilayah yang sangat luas. 

“Saya sudah merasakan satu tahun ini sebagai Gubernur Kalimantan Barat, betapa beratnya mengurus daerah sebesar ini dengan anggaran terbatas. Ibarat selimut pendek, ditutup ke muka, kaki terlihat, ditutup ke kaki, muka yang terbuka,” ungkapnya. 

Kondisi tersebut, lanjut Ria Norsan, semakin berat dengan adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. 

Pada tahun 2025, anggaran Pemprov Kalbar dipangkas sekitar Rp300 miliar, dan pada tahun 2026 kembali berkurang sekitar Rp522 miliar. 

“Pemangkasan ini sangat terasa dampaknya. Cukup menggoyang juga. Saya dengar Kabupaten Sintang juga mengalami pemotongan anggaran,” tutupnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!