TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan per Februari 2025.

Hasilnya, TPT terendah sebesar 2,70 persen terdapat pada penduduk berpendidikan SD ke bawah, sedangkan TPT tertinggi, yakni 6,40%, terdapat pada jenjang pendidikan D4, S1, S2, dan S3.

Menanggapi data tersebut, Anggota DPRD Kalimantan Barat dari Fraksi PAN, Zulfydar Zaidar, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk merancang solusi pengentasan pengangguran, terutama dengan keterbatasan lapangan kerja di sektor pemerintahan.

“Kita tidak bisa lagi terlalu mengandalkan sektor pemerintahan, karena pengangkatan tenaga honorer sudah tidak diperbolehkan. Pemerintah harus merancang peluang-peluang investasi yang dapat membuka lapangan kerja baru,” ujarnya Rabu 7 Mei 2025.

Menurut Zulfydar, saat ini terjadi efisiensi besar-besaran di berbagai sektor, dan pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk menciptakan peluang kerja baru melalui investasi, baik melalui pengembangan potensi yang sudah ada maupun membuka sektor baru. Ia mencontohkan peluang kerja melalui pengembangan pelabuhan internasional, pembukaan jalur perbatasan, serta potensi pengembangan Bandara Supadio menjadi bandara internasional.

Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan atau mapping oleh pemerintah terhadap potensi lapangan kerja. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui Bank Kalbar sebesar Rp1 triliun untuk mendukung UMKM dan kemandirian tenaga kerja lokal.

Zulfydar menambahkan bahwa masalah pengangguran tidak bisa dilepaskan dari tingginya angka putus sekolah.

Misalnya, di Kota Pontianak tercatat ada 800 anak putus sekolah, dan di beberapa kabupaten seperti Kubu Raya dan Ketapang jumlahnya mendekati 1.000. Oleh karena itu, solusi pendidikan alternatif seperti Program Paket C perlu digencarkan.

Baca juga: DATA BPS: Pengangguran di Kalimantan Barat Didominasi Sarjana

“Kita mendorong pemerintah menyediakan jalan keluar melalui pendidikan nonformal yang terkoordinasi, seperti Paket C, agar anak-anak yang sudah bekerja tetap bisa melanjutkan pendidikan dan memperkuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyarankan pemerintah mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis yang bisa segera menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja kasar maupun terampil. Menurutnya, percepatan proyek akan mendatangkan pendapatan langsung kepada masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan pajak.

Ia juga menekankan pentingnya kemudahan layanan perizinan (PTSP) untuk mendukung tumbuhnya investasi baru serta kerjasama lintas sektor, termasuk pelatihan kerja, sertifikasi industri, dan pengembangan keterampilan (upskilling). Hal ini akan membuka peluang bagi para lulusan muda yang belum bekerja untuk mendapatkan keahlian dan pendapatan.

“Pemerintah harus aktif dalam membangun komunikasi dan pemetaan peluang, termasuk pada sektor komoditas lokal seperti penjualan pisang dan kelapa. Semua ini dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Zulfydar menegaskan bahwa penanganan pengangguran harus menjadi prioritas pemerintah karena dampaknya sangat besar terhadap kondisi sosial masyarakat. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!