TIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Provinsi Kalimantan Barat mendapat perhatian dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045.

Beberapa sektor di provinsi berjuluk Seribu Sungai ini akan menjadi fokus pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Selasa 23 April 2024.

Dikatakannya ada beberap sektor yang menjadi perhatian pusat, diantaranya adalah penataan Destinasi Pariwisata Prioritas Sambas-Singkawang, peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan dengan peningkatan dokter spesialis dan tenaga kesehatan, peningkatan akses, kualitas pendidikan, dan infrastruktur yang menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi.

Beragam potensi dimiliki Kalimantan Barat seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkembunan, peternakan, pariwisata, insdustri dan kehutanan.

Baca juga: Pemprov Rumuskan RPJPD 2025-2045, Harisson Harap Kalbar Miliki Pusat Industri Hilirisisasi Komoditas

“Potensi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung pembangunan daerah,” ungkap Anas.

Salah satu strategi mempercepat kemajuan daerah adalah memperbaiki kualitas pelayanan publliknya, termasuk percepatan izin usaha agar pertumbuhan ekonomi semakin cepat.

Disisi lain saat ini, Kementerian PANRB juga terus mendorong pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan.

Di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, terdapat 6 MPP (43%) dari 14 kabupaten dan kota yang ada.

“Pembangunan MPP harus mengutamakan fungsi, bukan megahnya gedung. Bangunan tidak harus megah namun yang terpenting fungsinya harus optima,” ujar Anas.

Pelayanan saat ini harus berprinsip citizen centric yang menegaskan bahwa negara bagi rakyat dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah.

Dibantu BUMN Peruri, pemerintah tengah mengembangkan Portal Nasional Pelayanan Publik. Nantinya berbagai layanan bisa diakses melalui portal tersebut secara digital.

Untuk mempercepat implementasi layanan digital terpadu maka perlu disepakati pengembangan identitas digital sebagai solusi jalan tengah.

Selain itu, Anas meminta agar Provinsi Kalimantan Barat menyatukan seluruh aplikasi pelayanan publik kabupaten dan kota di wilayahnya.

“Provinsi segera menginteroperabilitaskan aplikasi-aplikasi yang ada sehingga masyarakat tinggal masuk ke satu portal,” pungkas Anas.