TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Pemerintah secara resmi melarang TikTok Shop sebagai platform berjualan secara digital.

Kebijakan ini pun langsung menuai pro dan kontra di kalangan pelapak TikTok Shop hingga pedagang offline.

Satu di antara warga Kabupaten Sambas yang berwirausaha di aplikasi TikTok adalah Yesti, warga Kecamatan Tebas ini kurang setuju dengan keputusan tersebut.

"Saya kurang setuju dengan keputusan pemerintah pusat dengan dilarangnya berjualan di aplikasi TikTok, karena sangat berdampak pada masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," kata Yesti, Senin 2 Oktober 2023.

Yesti mengatakan bahwa era digitalisasi dan kemajuan teknologi ini masyarakat juga mengikuti trend dalam berusaha.

"Harusnya dengan adanya aplikasi TikTok dan berjualan menjadi mudah, tidak perlu menyewa bangunan ataupun lapak yang di sediakan di tempat umum, karena itu dapat meringankan pengeluaran," katanya.

• Junaidi Nilai Kebijakan Larangan TikTok Shop Harus Diimbangi Perubahan Pelaku Usaha Offline

• Tanggapan Pengamat Ekonomi Untan Terkait TikTok Shop Ditutup

Dia menyebut UMKM memang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat, karena menjadi ujung tombak dan mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar.

Lebih lanjut kata dia, dirinya menyediakan dan memperkerjakan karyawan dalam menjual barang di aplikasi TikTok.

"Kami menerima atau membuka lapangan pekerjaan saat berjualan di TikTok," ujarnya.

Yesti mengaku telah tiga tahun lebih wirausaha dengan berjualan pakaian di rumah.

Selain membuka outlet, ia juga berjualan melalui media sosial TikTok Shop untuk menarik pembeli.

"Kami berharap pemerintah pusat bisa mengkaji dan mengatur ulang aturan yang telah ditetapkan, agar tidak merugikan individu maupun kelompok yang berjualan di aplikasi TikTok," katanya. 

(*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini