Selain itu tantangan berikutnya adalah gagalnya konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan.

Akhirnya pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang berisi:

- Membubarkan Konstituante
- Undang-Undang Sementara Tahun 1950 tidak berlaku lagi
- Kembali pada Undang Undan Dasar 1945

Kesimpulan: Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

Baca juga: Soal Tugas Mandiri 1.3 PPKN Kelas 9 dan Kunci Jawaban : Perwujudan Hak dan Kewajiban Warga Negara

c. Periode 1956 – 1965.
Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin.

Pada periode ini kekuasaan bukan lagi berada di tangan rakyat, namun berada di tangan Presiden.

Penyimpangan yang terjadi:

- Diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
- Munculnya NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis).
- Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N Aidit.

Tujuan dari pemberontakan ini adalah kembali mendirikan Negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dikenal sebagai G 30 S PKI.

2. Masa Orde Baru

Era demokrasi terpimpin dibawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 dan digantikan dengan era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila dibawah pimpinan Presiden Soeharto.

Visi utama pemerintah Order Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Namun dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia.

Kesimpulannya adalah pada masa orde baru tidak ada perbedaan dengan orde lama, sama-sama bersifat otoriter.

3. Masa Reformasi