TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menghadiri acara Roadshow Daring Bersama Menko PMK terkait Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstream di Kabupaten Kota di Kalbar, bertempat di Ruang DAR Kantor Gubernur Kalbar, Selasa 14 Februari 2023.

Dalam sambutannya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, adapun tujuan dari pertemuan ini untuk koordinasi melalui roadshow sektoral untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing kabupaten kota untuk kemudian di carikan solusinya.

“Lalu kalau solusi itu butuh terhubung dengan kementrian dan lembaga teknis maka nanti akan kita minta dari kementrian dan lembaga teknis untuk langsung menindaklanjuti nya,” ujar Menko PMK.

Dengan demikian pertemuan ini betul-betul terimplimentasi dengan baik, bukan hanya sekedar pertemuan tapi bisa diekseskusi.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar memberikan saran agar terkait penanganan stunting dikembalikan kepada kepala daerah (Bupati atau Walikota), supaya kepala daerah bisa bertanggung jawab langsung ditiap daerah.

Baca juga: Pastikan Ketersediaan Stok Beras, Perum Bulog Kalbar Monitoring ke Pasar Tradisional di Pontianak

“Kami usul, karena ini tahun politik dan biasanya antara wakil dengan kepala daerah itu ada yang tidak sejalan. Sedangkan penanganan stunting ini ada penugasan khusus dari pusat kepada wakil kepala daerah. Karena begini, ada juga yang tidak paham tentang tata kelola pemerintahan, sehingga ada juga yang mau buat surat sendiri dari wakilnya, akhirnya bupatinya marah,” ujarnya.

Ia menyampaikan kejadian seperti itu masih terjadi dilapangan sehingga yang akan menjadi korbannya adalah program tersebut. Sehingga ia mengusulkan agar penanganan stunting ini langsung (kepala daerah).

Terkait dengan penanganan stunting di Kalbar, Sutarmidji ingin penangananya tidak secara parsial, tetap secara integrasi.

Sehingga bagaimana kaitannya dengan program dari awal yakni menghilangkan status desa sangat tertinggal, desa tertinggal, sehingga desa itu yang ada hanya berkembang, maju dan mandiri.

Ia menyampaikan saat awal ia menjabat sdbagai Gubernur Kalbar di tahun 2018, baru ada 1 desa mandiri di Kalbar, dengan Desa sangat tertinggal saat itu ada 677, dan desa tertinggal 928 Desa.

Namun pertahun 2023 ini, desa mandiri sudah mencapai 586 desa, desa sangat tertinggal sudah tidak ada, desa tertinggal dari 928 desa sekarang tinggal 94 desa.

Midji menambahkan dari indikator indeks desa membangun itu ada 3 yaitu indeks kekuatan sosial, kekuatan ekonomi dan kekuatan lingkungan dengan 54 indikator.

“Seluruhnya dari 54 indikator itu sangat bagus, kalau semua indikatornya kita kaitkan dengan penanganan stunting.

Artinya, kalau semua desa itu 54 indikatornya bagus, maka stunting pasti tertangani,” ujarnya.

Dikatakannya bahwa selama ini ada yang tidak memperhatikan dimana desa dibuat menjadi 5 klasifikasi, yang mana di Indonesia ini desa mandirinya tidak sampai 10 persen dari 74 ribuan desa.