Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bupati Mempawah, Erlina membuka secara resmi Bimtek Bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD se-Kabupaten Mempawah, yang dilaksanakan di Hotel Cavinton Yogyakarta, Selasa 6 Desember 2022 malam.
Kegiatan Bimtek tersebut mengusung Tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi Pemerintahan Desa dan BPD Dalam Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Dan Pengawasan Keuangan Desa”, dan dilaksanakan sejak 6-10 Desember 2022.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Erlina mengucapkan terimakasih dan apresiasinya kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan Bimtek tersebut.
Kemudian, Erlina juga berharap kepada seluruh peserta, agar dapat mengikuti seluruh materi yang disampaikan oleh pemateri yang memang dihadirkan dan berkompeten di bidangnya.
• UMK Kabupaten/Kota 2023, Gubernur Kalbar Sutarmidji Telah Tetapkan 13 Kabupaten/Kota, Mempawah Belum
"Semoga dengan Bimtek ini nantinya dapat menjadi forum diskusi dalam persoalan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Mempawah," harap Erlina.
Lebih jauh Erlina optimis, penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Mempawah akan semakin baik manakala peran dari aparatur pemerintah desa memiliki kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
"Tentu memiliki kemampuan dan ketrampilan saja tidaklah cukup, melainkan perlu ada keinginan dan kemauan dari dalam hati masing-masing aparatur, serta dukungan yang kuat dari Kepala Desa, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat dalam melaksanakan program yang telah direncanakan, utamanya program yang telah menjadi dokumen perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDES," jelas Erlina.
"Untuk itu kepada peserta bimtek ini agar betul-betul memanfaatkan waktu dan memperhatikan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber," tutup Erlina.
Tiga Unsur Penting
Bupati Mempawah, Erlina menyebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat tiga unsur yang melekat di dalamnya.
"Tiga unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ada tiga, yakni kewenangan, kelembagaan dan keuangan," tegas Erlina, Selasa 6 Desember 2022 saat membuka secara resmi Bimtek Bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD se Kabupaten Mempawah, yang dilaksanakan di Hotel Cavinton Yogyakarta, Selasa 6 Desember 2022 malam.
Erlina menyebut, sejak berlakunya Undang-Undang Desa, kewenangan hak asal usul dan lokal berskala desa bertujuan menghargai berbagai keragaman yang hidup dan telah berkembang sebagai prakarsa masyarakat atau sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Kemudian tambah Erlina, dalam hal kelembagaan, Pemerintah Desa yang dipimpin Kepala Desa berkolaborasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk checks and balances, saling mengontrol serta menjaga keseimbangan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa sebagai manifestasi demokrasi di Desa.
Lebih lanjut Erlina menyampaikan, sebagai amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Menuju Kemandirian Desa, terdapat tujuh sumber pendapatan desa yang melekat di desa diantaranya melalui dana transer dari pusat dan daerah, pendapatan asli desa serta pendapatan lain desa yang sah.
"Dalam hal keuangan tentunya, menjadi perhatian kita bersama agar desa dapat menggali potensi yang ada sesuai karakteristik wilayah untuk mengoptimalkan sebagai pengungkit kuantitas dan kualitas pendapatan asli di desa," terang Erlina.