Baca tanpa iklan
"Untuk mengantisipasi beras ini, mutlak diperlukan koordinasi Kementan dengan daerah di era otonomi daerah, karena mereka-mereka itu yang punya data, Kementan jangan hanya percaya sama dinas pertanian tidak ada legalitasnya menjadi dasar kita memprediksikan stok pangan kita cukup," kata Sutrisno.
Hal ini juga diamini oleh anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H Slamet, juga membahas soal data stok beras nasional kepada Kementan, ID Food, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog.
Slamet menegaskan, apabila ditemukan ada selisih data stok beras lebih baik semua pihak yang terkait segera meluruskan data tersebut.
"Stok beras ini simpang siur, saya minta Badan Pangan, ID Food, dan Bulog. Saya ingin mendapatkan dari masing-masing di forum ini. Kalau ada selisih-selisih, selisihnya di mana kita luruskan masing-masing. Mimpin yang membuat kebijakan ada disini semua," pungkasnya.
Rencana Impor Beras
Lantaran melihat data stok beras yang menipis, Bulog pun berencana akan mengimpor beras dalam waktu dekat ini.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah Indonesia akan melakukan impor beras apabila Kementan tidak bisa menyediakan kebutuhan beras untuk Bulog dalam 7 hari ke depan.
"Tadi yang disampaikan rapat DPR Komisi IV, Kementerian Pertanian akan menyanggupi membantu 600.000 ton masuk ke Bulog dalam waktu 1 minggu," kata Arief. Arief juga menegaskan bahwa penyerapan dalam negeri tetap menjadi prioritas.
"Tapi untuk ketersediaan apabila memang dirasakan perlu pengadaan ketersediaan dari luar negeri itu akan dilakukan," jelas Arief.
Arief juga menilai pentingnya pasokan beras pemerintah. Pasalnya pasokan beras tersebut akan menjadi kontrol stabilitas pangan di dalam negeri.
Bila memang dibutuhkan impor, Arief menegaskan itu harus dilakukan tepat waktu
"Tidak boleh terlambat karena impor perlu waktu karena kita tidak boleh main-main dengan pangan nasional," kata Arief.
Dirut Bulog Buwas juga mengaku rencana impor beras tersebut sudah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
"Ini hasil keputusan rakortas, yang dapat tugas ini Bulog. Dan hari ini yang kita lakukan perintah negara, bukan maunya Bulog," ujarnya.
Buwas juga mengatakan, bilamana impor beras dilakukan pihaknya tidak akan mengimpor sekaligus.