Seluruh Wilayah Kalbar Ditetapkan PPKM Level 3 Oleh Pemerintah Pusat, Sutarmidji Minta Jangan Lengah

Penulis: Syahroni
Editor: Syahroni
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Sutarmidji mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjadikan seluruh daerah  di Kalbar berada pada PPKM Level 2 .

Tak lupa Sutarmidji mengimbau agar masyarakat disiplin prokes, menggunakan masker 2 lapis, jaga jarak, cuci tangan dan hindari kerumunan. 

Ia juga menyampaikan bahwa tingkat kesembuhan pasien Covid-19 terus meningkat di Kalbar.

Hari ini Selasa 10 Agustus, berdasarkan hasil lab ada 536 yang dinyatakan sembuh.

Tim Penggerak PKK dan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Gelar Vaksinasi COVID-19 Secara Massal

Melansir dari Tribun News, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan tiga Instruksi Mendagri (Inmendagri) untuk gubernur, wali kota, dan bupati terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Tiga instruksi yang diterbitkan yakni Inmendagri Nomor 30 Tahun 2021, Inmendagri Nomor 31 Tahun 2021, dan Inmendagri Nomor 32 Tahun 2021.

Hal itu menyusul aturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 di wilayah Pulau Jawa-Bali mulai 10 - 16 Agustus 2021.

Sedangkan, untuk wilayah luar Pulau Jawa-Bali mulai 10 - 23 Agustus 2021.

Inmendagri itu dikeluarkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 9 Agustus 2021.

Inmendagri No. 30 tahun 2021 berisi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Corona dan Level 2 Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Seperti ketentuan sebelumnya, pada wilayah PPKM Level 4 pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan sektor non esensial masih belum diperbolehkan secara tatap muka alias dilakukan secara daring.

Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH).

Selain itu, sektor esensial bisa beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

Adapun sektor kritikal bisa melaksanakan kegiatan tatap muka atau offline hingga seratus persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Sementara itu, sektor esensial pada pemerintahan bisa bekerja dari kantor 25 persen.

Halaman
123

Berita Terkini