Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya Suharso mengatakan bahwa, selama ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum menunjukkan transparansi dan rasa keadilan dalam pembagian hasil yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Hal itu ditegaskannya saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022, di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu 24 Maret 2021.
Maka pada kesempatan ia pun meminta, Pemprov Kalbar yang merupakan perwakilan pemerintah pusat, dalam memungut pajak dan sumber-sumber lainnya, yang kemudian nantinya akan dikembalikan melalui bagi hasil dapat transparan dan berkeadilan.
Baca juga: Pemkab Kubu Raya Optimis Pemulihan Ekonomi di Tahun 2022
"Hasil kordinasi selama ini memang ada kendala dari bagi hasil. Sepertinya, data yang menjadi hak terkait dengan bagi hasil itu belum menunjukkan transparansi dan rasa keadilan," ungkap Suharso.
"Kita semua juga barusan mendengar jawabannya masih dalam pendataan. Nah tahun lalu saya juga pernah tanyakan hal seperti ini, dan jawabannya sama. Artinya kapan data itu sempurna, dan kapan keadilan itu dapat diberikan," tegasnya.
Ia mencontohkan, dari pembagian hasil pajak kendaraan yang di pungut oleh Pemprov Kalbar terlihat masih kurang, dan jauh dari tingkat kewajaran.
"Kita contohkan saja, dengan jumlah KK yang ada si Kubu Raya yang berkisar 160 ribu sekian rata-rata itu memiliki satu atau dua unit motor saja, itu sudah berapa. Pajak inikan dipungut sama provinsi, nanti baru dihitung. Nah ini kita melihat itu saja sudah kurang. Ada, cuma kita lihat tingkat kewajarannya belum wajar," jelasnya. (*)