Baca tanpa iklan
Sebagai informasi, penerimaan formasi guru khusus untuk PPPK alias pendaftaran P3K guru merupakan kesepakatan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri PAN-RB.
Juga ikut serta Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Rencananya, pendaftaran CPNS ataupun PPPK diharapkan bisa terlaksana pada bulan April-Mei 2021.
Khusus untuk seleksi guru PPPK akan dilaksanakan sebanyak tiga kali yang rencananya berlangsung dalam kurun waktu sepanjang tahun 2021.
Pemerintah menghentikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) untuk formasi guru mulai 2021.
Penghentian ini sempat diwacanakan akan berlaku dalam jangka panjang.
Baca juga: KABAR Gembira Guru PPPK Masih Bisa Menjadi PNS, Persyaratan Umur dan Kualifikasi Menentukan
Dengan demikian, perekrutan guru tak lagi melewati jalur tes yang biasa dilalui dalam penerimaan CPNS, melainkan direktur lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK).
Kebijakan ini akan dimulai pada penerimaan CPNS tahun 2021.
Kendati demikian, guru yang saat ini sudah berstatus sebagai PNS akan tetap dipertahankan predikatnya hingga pensiun.
Kepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN), Bima Haria Wibisana, menjelaskan pemerintah dalam waktu dekat hanya akan membuka penerimaan guru ASN lewat formasi sekitar 1 juta kebutuhan PPPK.
"Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK jadi bukan CPNS lagi. Ke depan, kami akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Bima dalam keterangannya seperti dikutip pada Sabtu 3 Januari 2021 lalu.
Alasan pemerintah Dari hasil evaluasi perekrutan CPNS formasi guru, salah satu yang jadi catatan penting adalah banyaknya guru berstatus PNS yang meminta mutasi setelah pengangkatan.
Hal inilah yang menurut pemerintah, dianggap sebagai salah satu biang keladi masalah pemerataan pendidikan hingga kini belum juga terselesaikan.
"Kenapa? Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4 sampai 5 tahun biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional,"
"20 tahun kami berupaya menyelesaikan itu, tetapi tidak selesai dengan sistem PNS," kata Bima.