Pengganti Edhy Prabowo Peneliti Center of Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim meminta pemerintah berhati-hati memilih pengganti eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat kasus suap atas penentuan jasa kargo ekspor benih lobster.
Dia menuturkan, baiknya menteri yang dipilih tak berpihak pada kalangan partai politik (parpol) tertentu untuk mencegah konflik kepentingan.
"Yang berasal dari partai rentan untuk tanda kutip menyalahgunakan kewenangan, untuk kepentingan kelompok dan golongannya,'
"Sehingga akan sangat baik profesional yang ditunjuk, yang memiliki ketegasan, kelugasan, dan memiliki kapasitas yang memadai," kata Halim.
Dia menuturkan, sosok Menteri KP selanjutnya harus memiliki visi dan misi untuk memakmurkan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestarian ekosistem pesisir.
Selain punya visi dan misi, menteri tersebut harus berpihak pada masyarakat kelautan dan perikanan.
Sebisa mungkin, segala aturan yang dibuat harus memberikan ruang pada nelayan untuk memberi masukan.
"Harus profesional, mementingkan bangsa dan negara, dan memastikan bahwa mandat konstitusi dijalankan di tingkat eksekutif dalam hal ini Menteri KP," pungkas Halim.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut Puji Edhy Prabowo: Sebenarnya Orang Baik, Seorang Ksatria"
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838