Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Emmanuel Macron adalah satu di antara sosok sentral di balik 'krisis sosial' yang menyeret Umat Muslim di Prancis.
Baru-baru ini, Presiden Perancis Emmanuel Macron telah meminta para imam di Perancis untuk menerima " piagam nilai-nilai republik".
Emanuel Macron menyebut hal tersebut sebagai tindakan keras melawan ekstremisme Islam.
Pada Rabu 18 November 2020 lalu, dikutip dari Kompas.com, Presiden Prancis Emanuel Macron dsiebut memberikan ultimatum 15 hari kepada Dewan Kepercayaan Muslim Perancis (CFCM) untuk menerima piagam tersebut dengan aturannya.
Baca juga: SERUAN Boikot Produk Prancis Datang dari MUI, Berikut Produk Perancis yang Populer di Indonesia
Melansir dari Kompas.com yang merangkum dari BBC pada Jumat 20 November 2020, CFCM telah setuju untuk membentuk Dewan Imam Nasional.
Di mana dewan tersebut dilaporkan akan mengeluarkan akreditasi resmi kepada para imam yang dapat ditarik kembali.
Langkah sejauh itu dilakukan setelah terjadi 3 serangan di Perancis yang diduga didasari karena ekstremisme Islam dalam waktu kurang dari sebulan.
Piagam itu akan menyatakan bahwa Islam adalah agama dan bukan gerakan politik, yang juga melarang "campur tangan asing" dalam kelompok Muslim.
Baca juga: INGGRIS Lockdown Lagi! Prancis Hingga Italia Juga Lockdown Lagi | WHO: Eropa Jadi Episentrum Lagi
Macron sangat membela sekularisme Perancis setelah serangan itu, termasuk kejadian pemenggalan kepala seorang guru yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad selama diskusi kelas pada Oktober.
Pada Rabu larut malam, presiden dan menteri dalam negeri, Gérald Darmanin, bertemu dengan 8 pemimpin CFCM di istana Élysée.
"Dua prinsip akan tertulis dalam hitam di atas putih (dalam piagam), yaitu penolakan politik Islam dan campur tangan asing," kata suatu sumber kepada surat kabar Le Parisien setelah pertemuan berlangsung.
Pembentukan Dewan Imam Nasional juga disepakati.
Macron juga telah mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengatasi apa yang disebutnya "separatisme Islam" di Perancis.
Langkah-langkah tersebut termasuk RUU yang luas yang berusaha untuk mencegah 'ekstremisme' itu diresmikan pada Rabu, termasuk langkah-langkah lainnya, seperti:
- Pertama, pembatasan home-schooling dan hukuman yang lebih keras bagi mereka yang mengintimidasi pejabat publik atas dasar agama.