Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Tokoh Pemuda Kabupaten Sambas, asal Kecamatan Paloh Muji Burahman menanggapi aspirasi dan koreksi dari rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS).
Menurutnya pada dasarnya siapapun pasti sangat terbuka dengan kritik dan masukan yang membangun.
"Kami sangatlah mengapresiasi positif sebagai sosial control bagi pemerintahan saat ini dan hal ini sudah semestinya dilakukan untuk mengontrol pemerintahan dari tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pusat," ujarnya, Kamis (9/7/2020).
Kata Muji, Data terkait banyaknya terjadi human tracking, pelecehan dan lain-lain tidak semestinya di kaitkan dengan visi akhlakul karimah dan lain sebagainya.
Kata dia, akhlakul karimah itu adalah sebuah contoh atau suri tauladan dari seorang pemimpin atau Bupati kepada orang yang dipimpinnya.
"Contoh bagaimana tauladan Bupati kepada keluarganya, kepada kawan-kawannya.
Apakah selama pak Atbah menjadi bupati melakukan diskriminasi, korupsi, nepotisme dan lain-lain," katanya.
• FPPD Apresiasi Raihan Opini WTP Pemkab Sambas, Jakaria: Harus Dipertahankan
• Pemkab Sambas Salurkan Bantuan Kepada Penyandang Disabilitas
"Sehingga saat ini belum ade keluarga bupati yang nepotisme di segala lini, rekrutment pejabat sudah mekanisme open bidding, pekerjaan proyek tidak melibatkan keluarga serta banyak hal baik lainnya yang bisa dijadikan tualadan atau role model," tuturnya.
Sementara itu, terkait dengan banyaknya human tracking dan lain-lain ini memang menjdi perhatian serius, bukan hanya oleh Bupati akan tetapi ini juga menjadi perhatian serius oleh Desa.
Sebab sesuai kewenangan lokal berskala desa dalam konsep sociaty governing community.
"Masyarakat Desa mengidentifikasi dan menemu kembali persoalan desa, desa merencanakan dan melaksanakannya serta desa melakukan pengawasanya konkretnya perlu didorong peraturan desa tentang keamananan dan keterntraman hidup didesa," ungkapnya.
"Selain nanti Kabupaten juga memberikan treatment dan apresiasi khusus kepada desa.
Harus dihidupkn kembali ssistem keamanan didesa yang diinisiasi dan dikelola oleh desa sebagai civil society," tegasnya.
Oleh karenanya mengkorelasikan visi mulia (akhlakul karimah) dengan terjadinya human traccking, kriminalisasi dan lain-lain adalah sebuah kekeliruan.
Karena persoalan ini juga dialami oleh semua Bupati yang sebelumnya.
• Potensi Berskala Internasional, Atbah Ingin Pariwisata Temajuk Menjadi Primadona
• Bupati Atbah Ajak Berpolitik Santun Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945