Pilpres 2019

KPU Tantang Kubu BPN Buka-bukaan Data Hasil Pilpres, Jubir Prabowo-Sandi Dahnil: Apa Gunanya

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak

KPU Tantang Kubu BPN Buka-bukaan Data Hasil Pilpres, Jubir Prabowo-Sandi Dahnil: Apa Gunanya 

PILPRES - Geram tudingan kecurangan yang dilontarkan kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, KPU RI akhirnya menantang secara terbuka untuk buka-bukaan data pada Rapat Pleno hasil Pilpres mendatang. 

Prabowo hingga Sandi dan Kubu BPN secara tegas menuding kecurangan masif, sistematis, terstruktur, dan brutal pada Pilpres 2019. 

Kubu BPN bahkan menyatakan menolak hasil Pilpres 2019 dan kemungkinan tidak akan mengajukan gugatan ke MK. 

Lontaran tantangan itu disampaikan oleh Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan pada Rabu (15/5/2019).

Beberapa tokoh dari pihak BPN, Dahnil Anzar dan Fadli Zon pun menanggapi tantangan yang diajukan oleh KPU tersebut.

Baca: Rekapitulasi Suara Nasional Pileg DPR RI di Jawa Barat ! Gerindra Posisi 1, PDIP 2, PKS 3 & Golkar 4

Baca: Situng Pilpres 2019 85%, Jokowi Kuasai Jatim, Jateng, DIY, DKI Jakarta, Prabowo di Banten dan Jabar

 

Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya siap menerima tantangan tersebut.

Namun, Dahnil meyakini tantangan adu data tersebut tidak akan mengubah keadaan terkait keberatan BPN Prabowo-Sandi atas dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019.

"Apa gunanya menyampaikan data di situ kan? Berulang kali kami sejak awal itu mengeluarkan data-data, DPT dan segala macam, juga secara resminya baik entry terkait C1, sudah kita sampaikan semuanya," ujar Dahnil saat ditemui di media center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019) dilansir Kompas.com.

Dahnil mengatakan sejak sebelum hari pemungutan suara pihak BPN telah menyampaikan data-data terkait keberatan yang diajukan.

Ia mencontohkan soal kejanggalan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang dinggap janggal.

Data itu pernah dilaporkan oleh Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo ke KPU.

Namun, upaya untuk melaporkan data-data tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan.

Baca: BREAKING NEWS - Terduga Pelaku Pembunuhan Heni Darsita Ditangkap, Bekuk IK di Kalteng

Baca: BREAKING NEWS - Korban Layangan Kembali Bertambah, Remaja 12 Tahun Luka Bakar Setengah Badan

Baca: TERUNGKAP! Motif Suami Bunuh Istri di Ketapang, Begini Cara Pelaku Habisi Nyawa Heni Darsita

 

Selain itu, lanjut Dahnil, BPN juga telah mengundang KPU saat pemaparan fakta-fakta kecurangan pilpres 2019 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

"Jadi kami sudah adu data sejak awal tapi kemudian enggak ada perubahan signifikan terhadap data-data dan fakta yang kami sampaikan termasuk pada saat terkait data data kecurangan ini kan," tuturnya

"Kan ini sudah berulang kali, termasuk kemarin mengundang KPU," lanjut Dahnil.

Tantangan untuk adu data di pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2019 disampaikan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Wahyu menilai sikap BPN tersebut tidak sejalan dengan sikap saksi mereka yang ikut dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di Kantor KPU.

Menurut dia, sejauh ini saksi dari Prabowo-Sandi belum pernah menyandingkan data hasil pilpres milik mereka di setiap provinsi yang diklaim berbeda dengan hasil penghitungan KPU.

"Tidak bijak membangun narasi ada kecurangan, tetapi dalam rapat pleno rekapitulasi justru tidak menunjukkan data-data yang mereka miliki," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/5/2019).

Padahal, lanjut Wahyu, rapat itu harusnya menjadi ajang adu data bagi semua pihak yang berkepentingan dengan hasil pemilu.

Setiap saksi dari pasangan calon dan partai politik bisa mengkroscek lagi hasil rekapitulasi KPU dengan data yang masing-masing telah mereka pegang.

"Membangun narasi kecurangan di luar rapat pleno rekapitulasi justru dikhawatirkan akan memperkeruh nalar publik. Harusnya sampaikan saja di rapat pleno jika ada data yang berbeda," kata dia.

Baca: Prediksi Skor Persib Vs Persipura Shopee Liga 1 2019 Live Streaming Indosiar Pukul 20.30 WIB

Baca: Yuk Cobain Nasi Uduk dan Ayam Goreng Borobudur di Sanggau   

Baca: M Fahmi Sampaikan Dewan Pengawas Siap Awasi dan Awasi Manajemen Bank Pasar

 

Tak hanya KPU, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf pun menantang BPN Prabowo-Sandi untuk adu data.

TKN menantang BPN untuk saling membuka data dokumen C1 masing-masing dan membandingkannya dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional yang digelar KPU.

Tantangan itu diajukan oleh Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga dalam jumpa pers di Posko Cemara, Menteng, Kamis (16/5/2019).

"Kami TKN menantang BPN adu data di KPU! Kita buka satu per satu data C1 di semua TPS, 800.000 TPS kita buka. Kerahkan berapa orang mereka mampu, kami kerahkan berapa orang yang kami mampu. Kita adu data di KPU," ujarnya, dilansir Kompas.com.

Arya mengatakan, TKN sebenarnya sudah mengajak BPN saling adu data di tiap tingkatan rekapitulasi suara.

Mulai dari rekapitulasi di tingkat kecamatan, saksi dari BPN Prabowo-Sandiaga selalu menandatangani hasilnya.

Meski demikian, BPN terus menerus menyebut ada kecurangan ketika mereka berada di luar forum rekapitulasi.

"Sekarang kami tantang, kalau benar 02 punya C1 asli dan mengatakan ada kecurangan, kami tantang di KPU. Ikut pleno di KPU, tantang di pleno, berani enggak?" ujar Arya.

"Jangan koar-koar di luar bikin acara lalu mengatakan bohong dan sebagainya, tetapi diajak adu data beneran, enggak berani," tambah dia.

Tanggapi tantangan itu, Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengatakan pihaknya telah mengundang Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf untuk adu data.

Fadl Zon mengaku BPN Prabowo-Sandi telah mengundang TKN Jokowi-Ma'ruf untuk membuka data kecurangan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

"Itu kemarin dari BPN yang bagian IT-nya bahkan sudah mengundang (TKN) untuk mendebat itu. Saya kira dibuka-buka saja sekalian, bagus itu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (17/5/2019).

Secara pribadi, Fadli Zon mengatakan buka-bukaan data semacam itu bisa saja dilakukan.

Namun dia menyerahkan kepada BPN Prabowo-Sandiaga soal kesediaan atas tantangan tersebut.

"Saya kira bisa saja. Jangankan di pleno KPU, di forum manapun saya kira juga sudah dibuka ya. Tetapi nanti diserahkan saja lah itu kepada BPN untuk melihatnya," ujarnya. (Tribunnews.com/Fitriana Andriyani)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BPN Ditantang Adu Data di Pleno Rekapitulasi KPU, Begini Respons Fadli Zon dan Dahnil Anzar

Penulis: Fitriana Andriyani

Berita Terkini