Baca tanpa iklan
Minta SMK Kembali ke Pemda, Tri Rismaharini: Pendidikan Tak Hanya SPP, Listrik dan Air Kita Bayar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih berharap pengelolaan SMA/SMK bisa kembali diserahkan ke Pemerintah Kota Surabaya.
Saat ini, pengelolaan SMA/SMK memang sudah dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga bakal menggratiskan SPP untuk SMA/SMK di Jatim.
Saat pengelolaan SMA/SMK masih ditangani Pemkot Surabaya, kata Risma, tidak hanya SPP yang digratiskan, tetapi ada beberapa poin lain yang juga diperhatikan dan ditanggung oleh pemkot.
Risma mengatakan, selain menggratiskan SPP SMA/SMK, pihaknya juga mengaku memfasilitasi infrastruktur, laboratorium, praktikum, hingga berbagai kompetensi gratis untuk mendukung pendidikan para pelajar.
"Pendidikan itu bukan hanya (tentang) SPP saja. Kalau di Surabaya, listrik, air, internet sekolah itu kita bayar semua," kata Risma, Jumat (1/3/2019).
Baca: Kembali Terjadi, Orangtua Siswa Potong Rambut Guru karena Tak Terima Rambut Anaknya Digunting
Risma menuturkan, pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam stimulus penunjang perubahan masa depan. Melalui pendidikan, seseorang bisa mengubah kehidupan keluarganya menjadi lebih baik.
Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Risma, juga harus ditopang dengan sistem pengelolaan pendidikan yang baik pada suatu daerah.
"Kalau dulu SMK itu kita kasih makan siang, uang praktikum, insentif untuk guru, bahkan seragam," ujar Risma.
Hal itu, kata Risma, sebagai komitmen Pemkot Surabaya dalam mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang komprehensif di Kota Pahlawan.
Sehingga dulu pelajar SMA/MA/SMK di Surabaya hanya dituntut untuk fokus belajar, tanpa perlu memikirkan kebutuhan biaya untuk pendidikan mereka.
Sebab, kata Risma, Pemkot Surabaya sudah memberikan berbagai fasilitas gratis untuk menunjang mereka agar hanya fokus mengenyam pendidikan.
"Karena di Surabaya itu semua kita bayar, pemeliharaan gedung itu semua kita. Misal lapangan rusak, tinggal dia (pihak sekolah) kirim surat saja. Jadi kebutuhan sekolah itu memang mahal," tambah Risma.
Baca: Kabar Terbaru Kasus Korupsi APBD Jambi, 12 Anggota DPRD dan 1 Orang Swasta Dicegah Keluar Negeri
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Ikhsan mengatakan, dulu anggaran yang disediakan oleh Pemkot Surabaya untuk mengelola 272 lembaga SMA/MA/SMK, baik negeri maupun swasta, cukup besar dan diperuntukkan banyak hal.