Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Pontianak; Prabowo
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat merealisasikan program-program yang dicanangkan guna membenahi sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.
Terlebih porsi anggaran pendidikan terbilang besar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019. Jika dikalkulasikan, prosentase anggaran pendidikan ditambah anggaran sektor kesehatan mencapai angka lebih dari 40 persen dari total APBD Kalbar Tahun 2019 sebesar Rp 5.760.665.710.092 atau Rp 5,76 triliun.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, Markus Amid mengatakan pada prinsipnya legislatif sambut positif anggaran pendidikan dan kesehatan yang mencapai 40 persen pada APBD Tahun 2019. Ini bukti Pemprov Kalbar komitmen tingkatkan daya saing SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Saya kira kalau memang program gubernur kita mau jor-joran terhadap dunia pendidikan dan kesehatan, maka kita perlu apresiasi. Daerah ini akan menjadi kuat kalau SDM kuat,” ungkapnya kepada Tribun Pontianak, Minggu (6/1/2019).
Ia menimpali jika suatu daerah punya SDM kuat, walaupun infrastrukturnya lemah maka masih bisa bersaing ke depan.
“Jika otaknya (pikirannya) sudah maju, maka manusia akan bisa membangun dirinya sendiri dan daerahnya. Kalbar ini akan berubah selanjutnya,” terangnya.
Politisi Demokrat ini menyoroti masalah pendidikan yang hingga kini masih jadi problem serius di Kalbar. Bicara dunia pendidikan, terang dia, tidak hanya satu unsur saja sebab semua ada keterkaitan.
“Fasilitas pendukung itu penting. Orangnya atau SDM-nya. Itu juga unsur yang tidak di nomor duakan. Saya menggeluti dunia pendidikan. SDM harus diperkuat, termasuk sarana dan prasarananya,” katanya.
Berdasarkan pemantauan Komisi V DPRD Kalbar, masih banyak gedung sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di beberapa kabupaten berkondisi memprihatinkan.
“Misalnya di Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak. Ada SMA yang baru punya tiga kelas saja, muridnya sudah hampir 200-an. Coba bayangkan ? Lalu kantornya juga masih sekat. Itu di depan mata, belum lagi yang lain di pulau, pelosok dan perbatasan,” jelasnya.
Markus menambahkan itu baru masalah gedung, belum bicara masalah sarana dan prasarana seperti perpustakaan, laboratorium, komputer dan lainnya. Tak hanya itu, masalah ketersediaan guru juga jadi problem.
“Di daerah, ada satu sekolah SMA yang guru negerinya hanya satu doang. Selebihnya, ambil honor-honor yang mampu dibayar pakai dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 300 ribu per bulan. Bagaimana pendidikan kita mau maju ? Lalu, anak-anak diwajibkan ujian pakai sistem online, tapi masih numpang di sekolah tertentu. Ada banyak murid sekolah yang numpang ke sekolah yang punya. Ini kan memprihatinkan,” paparnya.
Baca: Kapendam XII TPR Ingatkan Prajurit Bijak Bermedsos
Baca: Public Speaking Camp, Ajak Anak Lepas dari Gadget
Program-program pendidikan masa pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar H Sutarmidji dan H Ria Norsan, terang dia, diharap terealisasi merata sampai ke semua tingkat daerah dan tidak hanya fokus pada satu wilayah saja.
Terkait program Gubernur-Wakil Gubernur membangun sekolah unggulan di kabupaten/kota, Komisi V sangat apresiasi karena memang harus dilakukan. Komisi V DPRD akan dukung demi kemajuan dunia pendidikan. Namun, ia sarankan perhatian juga harus diberikan kepada sekolah-sekolah yang ada di kecamatan.