Baca tanpa iklan
Ia menimpali sebenarnya pimpinan DPRD memberi peluang pembahasan agar bisa mengesahkan APBD-P 2018 tanpa Sekda definitif dan diwakili oleh Wakil Gubernur Kalbar pada Minggu (30/9/2018). Kendati dalam tata tertib (tatib) ada yang tidak mengizinkan rapat pada hari Minggu.
“Kami dalam tatib hanya rapat sampai hari Sabtu. Namun, sampai hari Minggu pun kita tidak terima buku APBD-P 2018 itu. Sehingga, kami tidak bisa membahas dan melanjutkan pembahasan APBD-P 2018,” ujarnya.
Buku APBD-P 2018 itu, kata Suriansyah, sangat prinsipil dan jika dilanggar maka berdampak pada pelanggaran hukum karena membahas sesuatu yang tidak diketahui. Sebagai pejabat publik dan politik, tentunya legislatif mementingkan kepentingan daerah pemilihan masing-masing.
“Anggota dewan perlu menyimak, melihat dan meneliti apa yang berubah dari keputusan perubahan yang dilakukan oleh Gubernur baru. Setiap anggota dewan yang merasa punya kepentingan di fraksi tentu akan mempertanyakan. Untuk itu, kami perlu buku APBD-P 2018. Bukan hanya ringkasan APBD-P 2018 saja. Itu yang belum tersedia. Biasanya pada rapat tahun-tahun sebelumnya juga wajib ada,” tegasnya.
Pada dasarnya, DPRD Kalbar secara kelembagaan mendukung apa yang dilaksanakan dan diprogramkan oleh Gubernur Kalbar sepanjang baik dan bermanfaat bagi masyarakat Kalbar. DPRD punya fungsi pengangaran, legislasi dan pengawasan yang dilaksanankan secara bersamaan dan stimultan.
“Kami dari pimpinan DPRD masih mencari jalan apa yang akan kami lakukan. Selasa (2/10/2018), kami akan melakukan konsultasi ke Kemendagri untuk meminta dispensasi agar masih bisa merubah atau melakukan perubahan APBD. Hasilnya bagaimana nanti tunggu besok,” timpalnya.
Konsultasi ke Kemendagri sangat diperlukan dalam rangka cari solusi terbaik bagi masyarakat Kalbar. Ia menepis anggapan yang berkembang dan jadi opini publik bahwa DPRD sengaja menghambat, menjegal dan tidak mendukung langkah-langkah yang diambil Gubernur Kalbar Sutarmidji.
“Itu tidak benar. Justru kami ingin supaya masalah ini cepat selesai. Kami juga ingin agar Pak Gubernur bisa mengambil langkah bijaksana agar kisruh politik, anggaran dan pembangunan bisa segera diatasi di Kalbar,” pungkasnya.