Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Perlindungan bagi perempuan dan anak mendapat perhatian lebih Pemerintah Kabupaten Sambas.
Masih sering terjadinya kasus asusila terhadap perempuan terutama direntang usia anak-anak, membuktikan bahwa kelompok gender ini di Kabupaten Sambas masih rentan terhadap kekerasan fisik maupun seksual.
Wakil Bupati Sambas, Hairiah menegaskan, Pemda Sambas terus berupaya menekan maraknya kasus asusila yang terjadi dalam satu tahun terakhir.
Satu diantaranya dengan menggelar Pelatihan untuk Pelatih Perlindungan Perempuan dan Anak di Balai Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, pada Kamis (10/8/2017).
(Baca: Viral Postingan Wanita Sambas Diminta Tak Senonoh saat Tawar Handphone, Ini Penjelasan si Pria )
"Ini upaya Pemda, yang dibina langsung di tingkat desa. Sehingga dapat memberikan penguatan bagi basis perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sambas," ungkapnya, Senin (14/8/2017).
Hairiah berharap, dengan pelatihan tersebut akan semakin memperbanyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang peduli terhadap perlindungan bagi perempuan dan anak.
Oleh sebab itu, Hairiah meminta agar seluruh komponen masyarakat, turut memberikan dukungan terhadap upaya Pemda Sambas menciptakan perlindungan bagi perempuan dan anak.
"Ini bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, semuanya punya andil, bagaimana memberikan rasa aman kepada kelompok perempuan dan anak. Ini memerlukan perhatian khusus, karena kebanyakan kasus yang terjadi adalah pelakunya orang terdekat korban," ujarnya.
Hairiah menerangkan, Pelatihan untuk Pelatih Perlindungan Perempuan dan Anak sangat strategis dalam rangka menghadirkan kelompok yang benar-benar perduli terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sambas.
Sehingga ia mengharapkan, pelatihan seperti ini dapat dihadirkan di setiap desa di Kabupaten Sambas.
"Gandeng kelompok perempuan tangguh Kabupaten Sambas. Bagaimana kedepannya, aspek yang berhubungan dengan perempuan dan anak dapat menggandeng kelompok perempuan tangguh dan unit kerja dinas yang menangani ini. Sehingga tercipta struktur yang kuat dalam upaya pencegahan dan penangan kasus kedepannya," terangnya.
Wakil Bupati menginginkan, kedepan akan semakin banyak yang memiliki wawasan dan pemahaman yang benar terkait pemenuhan hak-hak asasi, hak perempuan dan anak.
"Sehingga multi efeknya diharapkan tidak marak lagi kasus atau angka kriminalitas terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sambas," sambungnya.