Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ketua Panitia Pembentukan Kabupaten Sambas Utara (KSU) Misni Safari mengatakan KSU sudah masuk dalam Desain Penataan Daerah di Kalbar 2012-2025 yang dilakukan oleh Kemitraan Pembaruan Tata Pemerintahan bersama dengan Untan Pontianak.
Misni menjelaskan berdasarkan surat rekomendasi Gubernur Kalbar Cornelis pada tahun 2012 lalu atas penelitian tersebut bahwa hasi kajian tersebut dapat menjadi pedoman bagi Kemendagri dan Stakeholders pembangunan dalam penataan derah di Provinsi Kalbar, terutama terkait dalam pembentukan daerah otonom baru di Kalbar.
Di dalam rekomendasi tersebut juga menjelaskan bahwa idealnya usulan pembentukan kabupaten baru tidak lagi dilakukan sekadar untuk mewujudkan kepentingan politik sekelompok orang melainkan adanya kebutuhan riil masyarakat yang sesuai dengan desain penataan daerah.
"Selain itu poin terakhir dari tiga rekomendasi tersebut Gubernur Kalbar mendukung hasil kajian tersebut untuk memprioritaskan pembentukan kabupaten persiapan di wilayah perbatasan antarnegara," ujarnya, Kamis (14/7/2016)
Misni juga mengatakan mengenai adanya kabar tentang moratorium pemekaran daerah bukan berarti terdapat pembatasan pemekaran kabupaten. Namun, pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai penataan daerah dan pemekaran daerah.
"Kita tentu akan terus melakukan perjuangan secara bersama-sama. Tentunya jika ada daerah lainnya juga ingin memekarkan diri tentu akan kita berikan dukungan," ujarnya.