Skema Baru Kemenag Dihapus jadi Kementerian ke-49 BP Haji dan Umrah hingga Skenario Pemindahan ASN

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah resmi merubah skema baru Kementerian Agama (Kemenag) jadi Kementerian ke-49 BP Haji dan Umrah lengkap dengan skenario pemindahan ASN.

Hal ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Ia mengatakan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya bertugas di Kementerian Agama dipindahkan ke Kementerian Haji dan Umrah.

Skema dilakukan melalui proses perpindahan dan penyaringan.

"SDM (sumber daya manusia) juga shifting, mulai dari tingkat pusat Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) kan selama ini ada di Dirjen PHU itu juga shifting, tapi dengan syarat," kata Dahnil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin 25 Agustus 2025.

• Resmi Berubah Isi UU Haji yang Baru Disahkan DPR Lengkap Poin-poin Revisi

Syarat tersebut, kata Dahnil, sejalan dengan visi dan amanah Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan ASN Kementerian Haji dan Umrah berintegritas.

"Karena Presiden juga amanahnya kepada kami di BP Haji adalah shifting SDM, itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat," jelasnya.

"Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umrah itu menjadi institusi kementerian yang wajah utamanya adalah integritas," tambah Dahnil.

Dahnil tidak ingin institusinya yang melayani ibadah umat Islam ini diwarnai praktik-praktik korupsi dan manipulasi jika diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas.

"Dipastikan semuanya punya komitmen tinggi terhadap melawan praktik antikorupsi, manipulasi, dan sebagainya," imbuhnya.

Pemindahan ASN melalui proses screening

Karena itu, Dahnil memastikan pemindahan ASN Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah akan melalui proses screening yang ketat.

"Jadi kami tentu ketika ada shifting.

Kami memastikan untuk melakukan screening yang ketat dan kami tidak ingin orang-orang yang terindikasi integritasnya rendah ada di Kementerian Haji dan Umrah," tegas dia.

Bukan hanya SDM, proses shifting ini juga meliputi aset-aset Kementerian Agama yang selama ini diperuntukkan untuk pelayanan haji dan umrah.

• Resmi Terbit Aturan Baru PPN Rumah Terbaru 2025 Lengkap Besaran dan Rincian Insentif Pajak

"Di UU itu mengamanatkan ada pergeseran, shifting ya shifting aset.

Semua aset perhajian yang selama ini di bawah Kementerian Agama dan dikelola oleh Kemenag, itu menjadi aset Kementerian Haji dan Umrah," jelasnya.

# Berita Viral

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!