Resmi Berubah Isi UU Haji yang Baru Disahkan DPR Lengkap Poin-poin Revisi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Resmi berubah UU Haji yang baru saja disahkan oleh DPR RI lengkap dengan poin-poin penting hasil revisi selengkapnya cek disini.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang, dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Selasa 26 Agustus 2025.

Pengesahan dilakukan setelah Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta persetujuan anggota dewan yang hadir, usai mendengar laporan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.

Marwan menjelaskan, revisi undang-undang ini membawa sejumlah perubahan mendasar.

Mulai dari aspek kelembagaan hingga pengaturan teknis ibadah haji dan umrah.

• Resmi Terbit Aturan Baru PPN Rumah Terbaru 2025 Lengkap Besaran dan Rincian Insentif Pajak

Berikut beberapa poin penting yang termuat dalam revisi undang-undang tersebut:

1. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

Adapun salah satu poin perubahan dalam RUU Haji adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Lembaga baru ini menggantikan Badan Pengelola (BP) Haji yang selama ini menjalankan tugas penyelenggaraan ibadah haji.

“Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah bersepakat, kelembagaan penyelenggara berbentuk Kementerian Haji dan Umrah,” kata Marwan.

2. Pelayanan Satu Atap (One Stop Service)

Kementerian ini dirancang sebagai pusat kendali tunggal atau one setop service untuk semua urusan haji dan umrah.

Dengan begitu semua persoalan terkait haji dikoordinasikan oleh Kementerian Haji dan Umrah, bahkan Kementerian Agama tak lagi memiliki kewenangan.

“Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan menjadi one setop service. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan haji akan dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Marwan.

3. Pengalihan SDM dan Infrastruktur