PHRI Kalbar & Polda Perketat Pengawasan WNA, Jaga Keamanan dan Citra Pariwisata

“Jumlah wisatawan mempengaruhi kebijakan daerah, jadi data yang akurat sangat penting,” tegasnya.

Editor: Syahroni
ISTIMEWA
FGD PHRI - Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Borneo, Jalan Merdeka, Pontianak, Sabtu 9 Agustus 2025. Acara ini mengangkat tema “Pengawasan Keberadaan Warga Negara Asing Dalam Mendukung Iklim Pariwisata Kalbar”. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Borneo, Jalan Merdeka, Pontianak, Sabtu 9 Agustus 2025.

Acara ini mengangkat tema “Pengawasan Keberadaan Warga Negara Asing Dalam Mendukung Iklim Pariwisata Kalbar” dan dihadiri puluhan peserta dari perwakilan hotel di seluruh kabupaten/kota Kalbar.

FGD ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pihak perhotelan, kepolisian, dan instansi terkait agar pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) berjalan efektif, tanpa mengganggu kenyamanan wisatawan yang datang.

Ketua BPD PHRI Kalbar, Edi Chandra, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi dunia pariwisata.

Menurutnya, keberadaan orang asing memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah, terutama melalui sektor hotel dan restoran. Namun, tanpa pengawasan yang baik, hal ini juga berpotensi menimbulkan masalah.

Baca juga: NASIB Pekerja RM Simpang Ampek Meninggal Tertabrak Mobil, Tinggalkan Tiga Adik yang Bergantung Hidup

“Kami mengapresiasi acara sosialisasi ini karena keberadaan orang asing sangat berpengaruh pada ekonomi pariwisata. Namun, jika tidak dikontrol, bisa memunculkan persepsi negatif. Apalagi pintu masuk ke Kalbar ada beberapa, dan dari Jakarta kita tidak bisa langsung memantau. Sosialisasi pelaporan dari pihak hotel sangat dibutuhkan,” ujar Edi.

Edi menambahkan, PHRI Kalbar akan menjalin komunikasi aktif dengan pihak kepolisian, imigrasi, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan data wisatawan, khususnya WNA, tercatat dengan akurat.

“Jumlah wisatawan mempengaruhi kebijakan daerah, jadi data yang akurat sangat penting,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasi Yanmin Direktorat Intelkam Polda Kalbar, AKP Waris Praba, menegaskan pentingnya sinergi antara pihak kepolisian dan industri perhotelan.

“Kami akan bekerja sama dengan pihak hotel agar setiap pelaporan WNA yang menginap atau berkunjung ke Kalbar segera dilaporkan"

Baca juga: SIKAT Habis! Pengedar Sabu Mempawah Diringkus Polisi Bersama Barang Bukti Lengkap Sabu & Timbangan

"Tujuannya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan melindungi WNA itu sendiri. Wisatawan yang datang membawa dampak positif, jangan sampai ada dampak buruk,” ujarnya.

Menurut Waris, laporan keberadaan WNA bukan hanya untuk kepentingan keamanan, tetapi juga untuk memastikan wisatawan mendapatkan perlindungan penuh selama berada di Kalbar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PHRI Kalbar, Thomas, menyampaikan bahwa pelaporan keberadaan orang asing sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak hotel sesuai ketentuan undang-undang.

Namun, ia berharap mekanisme pelaporan bisa disederhanakan.

“Undang-undang pelaporan orang asing sudah dijalankan semua. Mungkin sekarang pihak kepolisian meminta peningkatan pengawasan. Kami sebagai pengusaha berharap mekanismenya tidak membebani"

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved