BPJS Ketenagakerjaan Sanggau Bersama Pemda Gelar Monitoring dan Evaluasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Dalam upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor konstruksi, BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sanggau bersama Pemkab Sanggau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait  melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk segmen jasa konstruksi di Aula Hotel Hilltop Sanggau, Kalimantan Barat, kemarin.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan rapat koordinasi teknis lintas instansi yang mengacu pada Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Fokus utama diskusi adalah memperkuat sinergi antar pihak dalam mendorong kepesertaan tenaga kerja konstruksi terhadap program perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sanggau, Syarifuddin, menyampaikan bahwa tingkat kepesertaan jasa konstruksi di wilayah Sanggau masih tergolong rendah.

Berdasarkan data terbaru, dari total 12.320 pekerja jasa konstruksi, baru 4.519 yang telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

"Artinya, masih banyak pekerja konstruksi yang belum mendapatkan perlindungan sosial yang seharusnya mereka terima. Padahal, mereka bekerja dalam sektor berisiko tinggi yang rentan mengalami kecelakaan kerja,"katanya, Rabu 30 Juli 2025.

Pada tahun 2025 ini, Kabupaten Sanggau menargetkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 58,65 persen, namun angka tersebut masih belum tercapai. Oleh karenanya, upaya sosialisasi dan pengawasan akan terus ditingkatkan.

Sebagai langkah konkret, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan sosialisasi kepada para pelaksana pekerjaan jasa konstruksi mengenai pentingnya pendaftaran peserta di awal pelaksanaan proyek, serta kewajiban melaporkan seluruh pekerja secara real time.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menggandeng aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi, termasuk tidak mendaftarkan pekerja atau menunggak iuran.

Baca juga: Wakapolres Sanggau Apresiasi Keberhasilan Demplot Jagung Polsek Tayan Hilir

“Kami tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga melakukan pengawasan ketat bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Ini penting agar tidak ada lagi pelaksana proyek yang abai terhadap hak-hak dasar pekerjanya,”tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sanggau, Aris Sudarsono, menyambut baik langkah BPJS Ketenagakerjaan dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Pihaknya juga berkomitmen untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh penyedia jasa konstruksi di wilayahnya.

“Kami akan terus mendorong agar setiap perusahaan jasa konstruksi di Sanggau mematuhi aturan. Seluruh pekerja harus didaftarkan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini bagian dari tanggung jawab bersama,”tegasnya.

Kegiatan ini bukan hanya sekadar formalitas administrasi, tetapi mencerminkan komitmen bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Sanggau dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja tanpa memandang sektor atau status hubungan kerja.

“Kami ingin program ini menjadi sebuah gerakan sosial. Semua elemen masyarakat harus terlibat untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan,”tegasnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan yang holistik, diharapkan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sanggau terus meningkat, demi mendukung kesejahteraan para pekerja dan mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!