Wagub Kalbar: Perusahaan Pembakar Lahan Akan Disanksi Tegas, Bukan Peladang yang Jadi Kambing Hitam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir praktik pembakaran lahan, terutama oleh perusahaan. 

Ia menekankan komitmen untuk memberikan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan.

"Kalau saya sekarang tidak pakai ampun-ampun. Membakar lahan, ya kita sudah ingatkan. Tolong dijaga, tolong ditertibkan sumber-sumber asap itu," tegas Krisantus saat diwawancarai usai menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Kalbar, Jumat 25 Juli 2025.

Krisantus mengungkapkan, saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov Kalbar dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

• Dampak Serius Kerusakan Akibat Karhutla

Fokus utama berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

"Sekarang mereka (BNPB) sedang melakukan upaya-upaya meminimalisir titik-titik api yang ada, terutama di Kubu Raya. Karena Kubu Raya itu 78 persen wilayahnya lahan gambut, ini titik sentral yang sangat rawan. Jadi konsentrasi kita disitu," jelasnya.

Terkait perusahaan, Krisantus menegaskan bahwa pemerintah sudah berkali-kali mengingatkan agar tidak membakar lahan dan menyebabkan kebakaran. 

Ia menolak jika justru peladang tradisional yang terus disalahkan atas munculnya kabut asap.

"Kita akan beri sanksi tegas. Nanti ujung-ujungnya peladang jadi kambing hitam. Peladang paling membakar 2 hektare paling tinggi. Dan mereka dari turun-temurun, itu kearifam lokal, mereka tahu gimana cara membakar ladang. Jadi buat garis, dijaga, tapi perusahaannya kadang-kadang itu peladang yang membakar, bukan kami. Ini yang saya tidak suka itu," katanya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!