Berikut 5 Pernyataan Sikap 28 Ormas di Landak Tolak Program Transmigrasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Sebanyak 28 Organisasi Masyarakat (Ormas) melakukan aksi demonstrasi menolak program transmigrasi ke wilayah Kalimantan, termasuk ke Kalimantan Barat.

Demonstrasi dengan berorasi serta membentangkan spanduk-spanduk ini dilaksanakan di simpang tiga Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pada Jumat 18 Juli 2025. 

Massa yang sebelumnya berkumpul di area Makam Pahlawan, Pal 3 Ngabang, kemudian melakukan pawai menggunakan kendaraan roda dua dan mobil komando lengkap dengan pengeras suara menuju lokasi aksi. 

Dalam aksi yang juga turut dilakukan ritual adat Nyangahatn tersebut, perwakilan-perwakilan masing-masing ormas menyampaikan orasinya terkait penolakan terhadap program transmigrasi yang digagas Pemerintah Pusat tersebut. 

• Aliansi Ormas Kabupaten Landak Gelar Aksi Damai Tolak Program Transmigrasi

Sebanyak lima poin pernyataan sikap yang menjadi tuntutan utama aksi dan dibacakan terbuka oleh Koordinator Aksi yang juga Ketua Aliansi Ormas Kabupaten Landak Ferry Sak SE yakni: 

1. Evaluasi seluruh program pembangunan yang berpotensi menciptakan konflik horizontal antara pendatang dan masyarakat lokal. 

2. Hentikan program transmigrasi ke Kalimantan Barat dan bangun seluruh infrastruktur dasar bagi masyarakat lokal. 

3. Fokus pada Pembangunan desa-desa tertinggal, khususnya dalam hal jalan, pendidikan, layanan Kesehatan dan listrik. 

4. Libatkan Masyarakat Adat dan lokal dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut wilayah dan hak hidup, terutama pada pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2025–2029. 

5. Jika program transmigrasi ini masih tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, maka kami akan menggunakan semua jalur, baik advokasi, akademik, sosial, hingga gerakan massa. 

"Kami menolak yang namanya program transmigrasi, karena menurut kami program transmigrasi yang sudah terlaksana selama ini menimbulkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Baik jarak pendidikan, jarak perekonomian dan lain-lain semakin jauh," ujar Ferry Sak saat diwawancara awak media. 

Lebih lanjut disampaikannya bahwa hal itu dianalogikannya berpotensi menjadi bom waktu di atas jerami kering. Dengan kata lain dikhawatirkan menimbulkan konflik sosial horizontal akibat salahnya kebijakan yang diambil pemerintah pusat. 

Sebab masih banyak masyarakat miskin di daerah-daerah terpencil di Kalimantan termasuk di Kalbar yang juga dinilai perlu perhatian Pemerintah Pusat. 

Termasuk kondisi infrastruktur baik jalan, jembatan hingga infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang dinilai juga mendesak untuk ditangani. 

"Makanya saran kami kepada pemerintah pusat tolong dibatalkan. Dan kami menunggu sebagai bukti konkret dari Pemerintah Republik Indonesia, agar program transmigrasi ini dihapuskan atau ditiadakan. Hapus atau bubarkan Kementerian Transmigrasi yang ada di republik ini," tegasnya.