WamenPAN-RB: Birokrasi Harus Adaptif Hadapi Era Digital dan Tantangan Global

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto, menekankan pentingnya transformasi birokrasi dalam menghadapi berbagai tantangan global menuju visi Indonesia Emas 2045. 

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan pengarahan peningkatan kualitas pelayanan publik di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis 17 Juli 2025.

Ia menyebut dunia kini tengah menghadapi megatrend besar seperti perubahan iklim, persaingan sumber daya, revolusi teknologi, bioekonomi, hingga perubahan demografi dan kelas menengah.

Dalam situasi ini, birokrasi tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama.

“Birokrasi harus bertransformasi lebih lincah, adaptif, memiliki visi jauh kedepan, mampu melakukan review berkelanjutan, dan berpikir lintas batas, yang terpenting, seluruh proses pengambilan keputusan di sektor pelayanan publik harus berdasarkan dan berbasis kepada bukti dan data,” ujarnya.

Dalam konteks inilah, menurutnya lahirlah apa yang disebut sebagai kepemimpinan digital.

Yaitu gaya kepemimpinan yang mengambil keputusan berdasarkan analisis big data dan mampu memengaruhi publik luas melalui platform digital.

“Jadi kita mengambil keputusan berdasarkan big data. Contoh Raffi Ahmad itu pemimpin digital dia jadi penasihat presiden sekaligus pengikutnya jutaan. Dia pemimpin di dunia maya. Kita bertransformasi melihat seperti itu,” tambahnya.

Baca juga: Wamen PANRB Apresiasi Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Pontianak

Ia menekankan bahwa seluruh lapisan masyarakat kini hidup dalam satu layar, sehingga cara menyampaikan dan membangun kepercayaan publik juga berubah.

Purwadi juga mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat efisien dalam penggunaan anggaran, serta cepat dalam implementasi kebijakan.

“Presiden juga mengarahkan birokrasi untuk mentransformaai layanan publik dengan pendekatan digital, memperkuat koordinasi antar lembaga dan melakukan pengelolaan SDM agar kontribusinya maksimal dalam mencapai target pembangunan,” katanya.

Menurutnya, harapan masyarakat tak bisa dikesampingkan dalam birokrasi.

“Kadang kita dihadapkan pada prioritas kerja, kemudian dihadapkan juga dengan harapan masyarakat. Mana yang harus dipilih? prioritas kerja penting tapi harapan masyarakat jauh lebih penting,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!