Alasan Wagub Kalbar dan Ketua Komisi V DPR Tolak Program Transmigrasi

Ia mengkritik agar program Transmigrasi yang mendatangkan orang dari Kalbar sebaiknya jangan dilakukan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Kolase
PROGRAM TRANSMIGRASI KALBAR - Wagub Kalbar Krisantus (kiri) dan Ketua Komisi V DPR Lasarus (kanan) tegas tolak program Transmigrasi masuk Kalbar. Krisantus mengungkap alasan dibalik penolakannya itu. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Program Transmigrasi masih menjadi polemik di tengah masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar).

Pasalnya, banyak masyarakat Klabar yang menolak program dari Pemerintah Pusat itu.

Terbaru, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus menegaskan menolak adanya program Transmigrasi di wilayahnya.

Pernyataan penolakan program Transmigrasi masuk Kalbar itu disampaikan Krisantus saat menghadiri pembukaan Pekan Gawai Dayak (PGD) ke-XII di rumah betang Tampun Juah, Desa Jerora Satu, Kecamatan Sintang, Rabu 16 Juli 2025.

"Saya Wakil Gubernur Kalbar juga degan tegas menolak Transmigrasi masuk Kalbar," tegas Krisantus.

Apa alasannya?

Wagub Kalbar Krisantus Tegas Tolak Program Transmigrasi, Tawarkan Solusi Ini ke Pemerintah Pusat

Alasan Wagub Kalbar Tolak Program Transmigrasi

Krisantus mengungkapkan alasan dibalik penolakan itu.

Ia mengkritik agar program Transmigrasi yang mendatangkan orang dari Kalbar sebaiknya jangan dilakukan dan lebih baik bagaimana program yang ada membuat masyarakat Kalbar sejahtera.

Krisantus menjelaskan program ini sebaiknya bagaimana Kabupaten/Kota dan Provinsi mendata warga yang masih belum punya tanah, belum punya pekerjaan, kemudian mereka direlokasi ke tempat yang direncanakan pemerintah lewat Transmigrasi.

Daripada mendatangkan warga luar ke Kalbar, lebih baik kata Krisantus anggaran untuk program Transmigrasi diberikan kepada masyarakat Kalbar yang saat ini masih belum sejahtera.

Solusi dari Wagub Kalbar

Krisantus melirik banyaknya gelombang penolakan program Transmigrasi masuk Kalbar.

Ia menawarkan solusi kepada pemerintah pusat supaya mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan mengalihkan anggarannya untuk mensejahterakan masyarakat Kalbar.

"Kalau mendatangkan orang luar kalbar tetap kita tolak. Ini gelombang protes sudah luar biasa terhadap program Transmigrasi. Daripada kita kasih orang luar biaya hidup, rumah, tanah, sementara warga kalbar masih ada yang belum punya lahan dan rumah biaya hidup, kenapa bukan itu saja yang kita kasih," ujar Krisantus.

Tolak Program Transmigrasi, TBBR Kapuas Hulu Sebut Masyarakat Adat Belum Sejahtera

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved