Wagub Kalbar Krisantus Tegas Tolak Program Transmigrasi, Tawarkan Solusi Ini ke Pemerintah Pusat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus menyatakan sikap tegas menolak rencana program program Transmigrasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pernyataan penolakan program Transmigrasi masuk Kalbar itu disampaikan Krisantus saat menghadiri pembukaan Pekan Gawai Dayak (PGD) ke-XII di rumah betang Tampun Juah, Desa Jerora Satu, Kecamatan Sintang, Rabu 16 Juli 2025.

"Saya wakil gubernur Kalbar juga degan tegas menolak Transmigrasi masuk Kalbar," tegas Krisantus.

Daripada mendatangkan warga luar ke Kalbar, lebih baik kata Krisantus anggaran untuk program Transmigrasi diberikan kepada masyarakat Kalbar yang saat ini masih belum sejahtera.

"Saya buka hanya menolak, tapi juga memberikan solusi. Anggaran Transmigrasi, duitnya mau kita, orangnya ndak mau. Tujuannya saya ingin pemerintah Kabupaten kota dan provinsi kita data warga kita yang masih belum punya tanah, belum punya pekerjaan, itu yang perlu kita relokasi ke tempat yang direncanakan pemerintah lewat Transmigrasi," jelas Krisantus.

• Tolak Program Transmigrasi, TBBR Kapuas Hulu Sebut Masyarakat Adat Belum Sejahtera

Krisantus melihat, sudah banyak gelombang penolakan program Transmigrasi masuk Kalbar. Oleh sebab itu, dia menawarkan solusi kepada pemerintah pusat supaya mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan mengalihkan anggarannya untuk mensejahterakan masyarakat Kalbar.

"Kalau mendatangkan orang luar kalbar tetap kita tolak. Ini gelombang protes sudah luar biasa terhadap program Transmigrasi. Daripada kita kasih orang luar biaya hidup, rumah, tanah, sementara warga kalbar masih ada yang belum punya lahan dan rumah biaya hidup , kenapa bukan itu saja yang kita kasih," ujar Krisantus.

Pada kesempatan itu, Krisantus juga meluruskan narasi yang menyudutkan Ketua Komis V DPR-RI, Lasarus.

Lasarus kata Krisantus secara tegas juga menolak program Transmigrasi masuk Kalbar. Sementara narasi yang viral baru-baru ini bukanlah menyetujui program Transmigrasi, melainkan persetujuan pagu indikatif Kementrian Transmigrasi..

"Yang viral itu persetujuan pagu indikatif Kementrian Transmigrasi, bukan setuju program Transmigrasi. Ada pagu belanja pegawai, ada belanja perjalanan dinas, penyuluhan, diklat. Bukan persetujuan Transmigrasi masuk kalbar. Itu adalah pagu indikatif kementrian yang wajib disetujui Komisi untuk menetapkan dalam APBN," ungkap Krisantus.

Krisantus juga mengaku sudah dihubungi Lasarus yang secara tegas menolak program Transmigrasi.

"Beliau juga sudah menyampaikan  kepada saya tegas menolak pemindahan kemiskinan memindahkan masalah di kalbar. Masih banyak orang kita miskin di kalbar. Kenapa kita harus mendatangkan orang miskin dari luar," kata Krisantus. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!