Tolak Program Transmigrasi, TBBR Kapuas Hulu Sebut Masyarakat Adat Belum Sejahtera

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Mangku Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, menolak secara tegas program Transmigrasi dari Pemerintah Pusat ke wilayah Kalimantan termasuk di Bumi Uncak Kapuas.

Penolakan tersebut, dengan alasan masih banyak masyarakat adat Kalimantan atau di Kapuas Hulu, belum sejahtera, tidak memiliki hak kepemilikan tanah, pendidikan yang belum cukup, perekonomian yang masih dibawah kata cukup.

• Jalan Kabupaten di Kapuas Hulu Rusak Parah, Warga Terpaksa Ikut Jalur Sungai, Akui Biaya Mahal 

Ketua DPD TBBR Kapuas Hulu, Melki Belulux menyampaikan, harusnya terlebih dahulu pemerintah sejahterakan masyarakat adat di Kalimantan, atau Kabupaten Kapuas Hulu. 

"Jika program transmigrasi ini dilakukan, maka akan sangat berdampak ketidakadilan kepada masyarakat asli tanah Kalimantan, yang selama ini sudah menjaga tanah hutan adat budaya luhur Kalimantan," ujarnya, Rabu 16 Juli 2025.

Melki menilai, pendatang diberikan fasilitas yang cukup, termasuk hak kepemilikan tanah oleh pemerintah. 

"Masyarakat lokal masih ada memperjuangkan hak kepemilikan tanah, maka tidak adil," ungkapnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!