Wakil Gubernur Krisantus hingga Ketua Komisi V DPR-RI Lasarus Kompak Tolak Transmigrasi Masuk Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gelombang penolakan program Transmigrasi dari pemerintah pusat terus bergulir ditengah masyarakat Kalbar.

Bahkan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus dengan tegas menolak adanya program Transmigrasi di wilayah Kalbar.

Menurut politis PDIP, program Transmigrasi yang mendatangkan orang dari Kalbar sebaiknya jangan dilakukan dan lebih baik bagaimana program yang ada membuat masyarakat Kalbar sejahtera.

Krisantus menjelaskan program ini sebaiknya bagaimana kabupaten kota dan provinsi mendata warga yang masih belum punya tanah, belum punya pekerjaan, kemudian mereka direlokasi ke tempat yang direncanakan pemerintah lewat Transmigrasi.

Pernyataan penolakan program Transmigrasi masuk Kalbar itu disampaikan Krisantus saat menghadiri pembukaan Pekan Gawai Dayak (PGD) ke-XII di rumah betang Tampun Juah, Desa Jerora Satu, Kecamatan Sintang, Rabu 16 Juli 2025.

Baca juga: Belum Terima Informasi Resmi, Wabup Sintang Tanggapi Hati-hati Isu Transmigrasi

"Saya Wakil Gubernur Kalbar juga degan tegas menolak Transmigrasi masuk Kalbar," tegas Krisantus.

Daripada mendatangkan warga luar ke Kalbar, lebih baik kata Krisantus anggaran untuk program Transmigrasi diberikan kepada masyarakat Kalbar yang saat ini masih belum sejahtera.

Krisantus melihat, sudah banyak gelombang penolakan program Transmigrasi masuk Kalbar.

Oleh sebab itu, dia menawarkan solusi kepada pemerintah pusat supaya mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan mengalihkan anggarannya untuk mensejahterakan masyarakat Kalbar.

"Kalau mendatangkan orang luar kalbar tetap kita tolak. Ini gelombang protes sudah luar biasa terhadap program Transmigrasi. Daripada kita kasih orang luar biaya hidup, rumah, tanah, sementara warga kalbar masih ada yang belum punya lahan dan rumah biaya hidup , kenapa bukan itu saja yang kita kasih," ujar Krisantus.

Pada kesempatan itu, Krisantus juga meluruskan narasi yang menyudutkan Ketua Komis V DPR-RI, Lasarus.

Baca juga: Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi Sebut KTM Rasau Jaya Jadi Teladan Kawasan Transmigrasi Lain

Lasarus kata Krisantus secara tegas juga menolak program Transmigrasi masuk Kalbar. 

Sementara narasi yang viral baru-baru ini bukanlah menyetujui program Transmigrasi, melainkan persetujuan pagu indikatif Kementrian Transmigrasi..

"Yang viral itu persetujuan pagu indikatif Kementrian Transmigrasi, bukan setuju program Transmigrasi. Ada pagu belanja pegawai, ada belanja perjalanan dinas, penyuluhan, diklat. Bukan persetujuan Transmigrasi masuk kalbar.
Itu adalah pagu indikatif kementrian yang wajib disetujui Komisi untuk menetapkan dalam APBN," ungkap Krisantus.

Krisantus juga mengaku sudah dihubungi Lasarus yang secara tegas menolak program Transmigrasi.

"Beliau juga sudah menyampaikan  kepada saya tegas menolak pemindahan kemiskinan memindahkan masalah di kalbar. Masih banyak orang kita miskin di kalbar. Kenapa kita harus mendatangkan orang miskin dari luar," kata Krisantus. 

Foto Agus

Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus menyatakan sikap tegas menolak  rencana program program Transmigrasi yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat.