Pemda Se-Kalbar Komitmen Dorong Digitalisasi Transaksi Pemda Demi Peningkatan PAD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - 15 Kepala daerah se-Kalimantan Barat hadir dan menyepakati 6 rekomendasi High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, 16 Juli 2025. 

HLM TP2DD dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dan dihadiri oleh para kepala daerah se-Kalimantan Barat.

Hadir pula perwakilan instansi vertikal antara lain Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalbar, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan, Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, serta PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan bahwa digitalisasi keuangan daerah menjadi kunci utama dalam peningkatan efisiensi pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di tahun 2024, indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kalbar mencapai 91,50, naik dari tahun sebelumnya sebesar 89,20.

Provinsi Kalbar juga berhasil menempati posisi ketiga nasional dalam realisasi pendapatan daerah hingga Juni 2025.

"Meski capaian ini membanggakan, kita masih menghadapi tantangan integrasi sistem dan transparansi pengelolaan keuangan.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan otoritas terkait harus terus diperkuat," sebutnya. 

• Dorong Penguatan Ekosistem Halal Food, Bank Indonesia Kalbar Gelar Halal Chef Competition 2025

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menyampaikan bahwa HLM ini merupakan langkah konkret untuk membangun kesadaran bersama dan komitmen kolektif seluruh kepala daerah dalam memperkuat digitalisasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Doni juga menyampaikan strategi percepatan implementasi ETPD melalui penguatan sinergi lintas lembaga antara lain OJK, BPKP, DJPb dan BPK, implementasi QRIS dinamis yang terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah daerah, integrasi SIPD RI dengan sistem Bank RKUD, perluasan jaringan komunikasi serta pelaksanaan monitoring perizinan sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan dan service level agreement (SLA).

HLM TP2DD ini menghasilkan 6 (enam) rekomendasi sebagai berikut:

1.         Dalam hal disetujui perijinan Open API SNAP QRIS MPM berbasis SNAP E-Ponti, replikasi dapat segera dilakukan oleh Bank Kalbar  dengan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;

2.         Penyusunan roadmap TP2DD 2026 - 2030 atau pedoman teknis ETPD berdasarkan Framework ETPD;

3.         Dalam upaya perluasan jaringan, DJPb akan membantu berkomunikasi dengan dengan BAKTI Komdigi untuk penambahan akses TI di Kalbar yang selanjutnya akan ditindaklanjuti Sekretariat TP2DD untuk penyampaian surat kepada Komdigi;

• Bank Indonesia Prediksi Inflasi Kalimantan Barat Tetap Sesuai Sasaran

4.         Penetapan Peraturan Kepala Daerah Kartu Kredit Indonesia di setiap pemerintah daerah;