RESMI Aturan Baru Pajak Toko Online Lengkap Skema Potongan Pajak Marketplace Sesuai Omzet Penjual

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Resmi berubah aturan baru pajak toko online lengkap skema potongan pajak marketplace terbaru berdasarkan omzet penjual.

Pemerintah menetapkan aturan baru yang mewajibkan penyelenggara platform digital seperti marketplace untuk memungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet penjual yang bertransaksi secara daring.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang diundangkan pada 14 Juli 2025.

Aturan ini menyasar pelaku usaha dalam negeri yang berjualan melalui perdagangan elektronik.

Marketplace hingga platform luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu akan ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut pajak.

• Mulai Besok Aturan YouTube Resmi Berubah Lengkap Jenis Konten dan Video yang Tak Bisa Lagi Diuangkan

Merujuk Pasal 8 beleid tersebut, besarnya pungutan PPh 22 yaitu sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPnBM.

Sementara pada Pasal 6 ayat (2), pedagang orang pribadi (OP) dengan omzet tahunan sampai dengan Rp 500 juta tidak dikenakan pungutan, dengan syarat menyampaikan surat pernyataan omzet kepada marketplace.

Namun, jika omzet melebihi Rp 500 juta dalam tahun berjalan, mereka juga wajib melaporkan lewat surat pernyataan kepada platform marketplace.

Sementara pada Pasal 10, pemerintah memerinci yang tidak dikenai pungutan PPh 0,5 persen, mulai dari pedagang dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta, penjual pulsa dan kartu perdana, penjual emas perhiasan atau batu mulia tertentu hingga pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

Namun demikian, pajak tetap terutang dan wajib dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk Pasal 12, pedagang dalam negeri wajib membuat dokumen tagihan atas penjualan barang dan/atau jasa dengan mekanisme PMSE.

Dokumen tagihan dimaksud berupa dokumen tagihan atas nama pedagang dalam negeri yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh pihak lain.

"Ketentuan mengenai penyampaian informasi untuk tahun pajak 2025 paling lama disampaikan satu bulan terhitung sejak penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak," tulis Pasal 17.

Butuh Waktu 2 Bulan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan aturan pemungutan pajak penghasilan (PPh) oleh marketplace ke toko online belum langsung berlaku.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 pada 11 Juni 2025.

Aturan ini diundangkan pada 14 Juli 2025.

Namun Direktur Peraturan Perpajakan I DJP, Hestu Yoga Saksama, mengatakan DJP masih harus bertemu para pemilik marketplace.

Tujuannya memastikan sistem mereka siap menjalankan kebijakan ini.

"Ketika mereka siap untuk implementasi ya mungkin dalam sebulan atau dua bulan baru kita tetapkan, kita tunjuk mereka sebagai pemungut PMSE ini," ujarnya dalam media briefing di kantor DJP, Jakarta, Senin (14/7/2025).

DJP juga masih menyusun aturan turunan berupa Keputusan Dirjen Pajak.

Aturan ini akan menetapkan marketplace sebagai pemungut pajak, sesuai Pasal 4 PMK 37 Tahun 2025.

Pasal yang sama juga memberi wewenang kepada Dirjen Pajak untuk menetapkan batas nilai transaksi dan jumlah pengakses.

Marketplace harus melewati batas itu agar bisa ditunjuk memungut PPh Pasal 21 ke toko online.

Dengan proses tersebut, Yoga menyebut pelaksanaan kebijakan ini akan berjalan bertahap.

Platform besar akan menjadi pemungut terlebih dahulu, lalu menyusul marketplace lain sesuai kesiapan sistemnya.

• RESMI Aturan Pedagang Shopee dan Tokopedia Cs Wajib Bayar Pajak Per 1 Juli 2025, Potongan 0,5 Persen

"Ini skemanya akan sama, kita ambil dulu yang besar terutama, nanti melebar ke yang seterus-seterusnya. Dan kami akan melihat data-datanya," ucapnya.

Meski bertahap, DJP memastikan semua marketplace, baik besar maupun kecil, tetap akan ditetapkan sebagai pemungut PPh Pasal 22 sesuai aturan dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025.

# Berita Viral

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!