HARI Kebudayan Resmi Jatuh Setiap 17 Oktober Persis Ultah Presiden Prabowo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Viral dijagat sosial media tentang penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN).

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai hari kebudayan.

Kendati demkian, penetapan hari kebudayaan itu tidak masuk dalam Kalender libur Nasional.

Alasan penetapan ini adalah untuk memperkuat kesadaran kolektif bangsa Indonesia tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Tanggal 17 Oktober dipilih berdasarkan pertimbangan historis. 

Yakni pada 17 Oktober 1951, Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan lambang Negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai bagian integral dari identitas bangsa. 

Tanggal PP itu persis sama dengan tanggal kelahiran Presiden Prabowo, 17 Oktober 1951. 

• HARTA Kekayaan Menbud Fadli Zon yang Diprotes Usai Ragukan Pemerkosaan Massal di Mei 1998

Hal itu pun mendapatkan respon yang beragam dari publik di tanah air.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon menegaskan bahwa pemilihan tanggal 17 Oktober merujuk pada dasar historis dan legal yang kuat. 

Ia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, yang ditandatangani Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo tepat pada tanggal tersebut. 

Regulasi itu menetapkan Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila sebagai simbol resmi negara.

Fadli menjelaskan bahwa HKN bertujuan memperkuat kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelestarian budaya dalam pembangunan nasional. 

Ia menambahkan, meskipun diperingati setiap tahun, Hari Kebudayaan Nasional tidak termasuk hari libur nasional. 

Pemerintah mendorong peringatan ini sebagai momentum partisipatif bagi komunitas seni, institusi pendidikan, dan masyarakat luas dalam memajukan kebudayaan Indonesia di tingkat global.

Merespons keputusan Menbud Fadli Zon tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengaku bahwa selama melakukan rapat beberapa kali dengan Komisi X DPR yang membidangi kebudayaan, Fadli Zon dan jajarannya tidak pernah membahas ataupun mewacanakan penetapan HKN.

Polemik muncul setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 yang ditandatangani Fadli Zon, menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional.

Keputusan ini dinilai janggal karena bertepatan dengan tanggal lahir Presiden Prabowo Subianto, yakni 17 Oktober 1951.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyebut keputusan itu mencerminkan kehendak penuh pemerintah yang sedang berkuasa.

• Istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman Disorot, Bang Mimi Tegaskan Tak Langgar Aturan

"Itu kan ulang tahunnya Bapak Prabowo. Pemerintah yang berkuasa dan punya kemauan, bagaimana?" ujar Esti kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin 14 Juli 2025.

Esti juga menyinggung belum adanya diskusi resmi antara pemerintah dan Komisi X DPR RI, padahal hal ini menyangkut kebijakan publik strategis.

"Belum, belum, belum ada diskusi. Yang penting itu sudah didiskusikan dengan para budayawan-budayawan. Menurut informasi sudah, tetapi menurutku ya gimana lah," lanjutnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima yang juga berasal dari PDIP memilih meredam polemik.

Ia meminta publik tidak menilai negatif pemilihan tanggal tersebut dan justru mengapresiasi semangat di baliknya.

"Mari Hari Kebudayaan itu kita sambut baik. Saya mengapresiasi Pak Fadli Zon. Jangan disimplikasi, jangan terlalu dikecilkan, dikerdilkan dengan hal yang terkait dengan persamaan dengan hari lahirnya Pak Prabowo," ucap Aria.

Aria Bima juga meyakini Prabowo sebagai sosok yang tidak ingin dikultuskan.

"Pak Prabowo sadar benar sebagai negarawan, nggak maulah bicara soal kebudayaan itu kemudian dianalogkan dengan hari kelahirannya," imbuhnya.

Namun demikian, ia menyambut baik penetapan HKN sebagai langkah positif untuk memperkuat jati diri bangsa melalui kebudayaan.

"Kebudayaan adalah fondasi penting dalam pembangunan. Di dalamnya ada kesenian. Lagu Indonesia Raya, Halo-Halo Bandung, Maju Tak Gentar itu lebih ditakuti loh daripada bambu runcing. Yang menyatukan semangat untuk merdeka ini ya budaya," katanya.

Menurutnya, penetapan Hari Kebudayaan harus menjadi momentum untuk menguatkan nilai-nilai luhur bangsa dan bukan menjadi polemik politik yang mengaburkan substansi. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hari Kebudayaan Nasional Tepat Ultah Prabowo, PDIP: Pemerintah Punya Kuasa

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!