BPKP Kalbar Minta Bupati Kapuas Hulu jaga Kelestarian Lingkungan dan Jangan Dirusak
terkait 56 persen wilayah Kapuas Hulu merupakan kawasan hutan, terus dijaga dengan baik oleh pihak terkait dan masyarakat lokal itu sendiri.
Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Jamadin
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SAHIRUL HAKIM
BERI ARAHAN - Kepala BPKP Kalbar Rudy M Harahap, saat memberikan arahan ke Bupati Kapuas Hulu, terkait dalam menjaga tata kelola pembangunan, di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Ramah Tamah BPKP Kalbar dengan Pemda Kapuas Hulu, di Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu, Sabtu 5 Juli 2025.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M Harahap, mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Kapuas Hulu, pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga tata kelola pembangunan.
"Terpenting lagi adalah menjaga pelestarian lingkungan, serta perlunya perhatian terhadap insentif bagi masyarakat lokal yang menjaga kawasan konservasi," ujarnya saat ramah tamah dengan Bupati Kapuas Hulu, di Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu, Sabtu 5 Juli 2025.
Sedangkan BPKP sendiri, jelas Rudy, hanya sifatnya administrasi, dimana saat ada isu langsung diangkat, seperti ketika ke lapangan, melihat tanah longsor, segera laporkan ke lembaga terkait.
"Kondisi lingkungan di Kapuas Hulu sangat berpengaruh terhadap wilayah lain, di Kalimantan Barat, termasuk Pontianak. Sehingga harus punya sistem lokal, dimana alam di sini harus terjaga," ucapnya.
Dimana kata Rudy, sumber air yang mengalir sampai ke Pontianak, berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu. "Kalau tercemar di sini, dampaknya akan terasa sampai ke Pontianak," ujarnya.
Dalam ramah tamah tersebut, Rudy, juga menyoroti lebih dari 56 persen wilayah Kapuas Hulu merupakan kawasan konservasi.
Karena itu, Pemerintah Pusat, maupun daerah, perlu memperjuangkan adanya insentif bagi masyarakat yang terlibat dalam perlindungan lingkungan.
"Jadi bagi masyarakat atau komunitas yang menjaga alam dan lingkungan di Kapuas Hulu, harus diberikan insentif oleh pemerintah, karena itu sangat penting untuk kedepannya," ungkapnya.
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyampaikan, pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi ke pemerintah pusat, untuk membangun Kapuas Hulu.
"Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak akan bisa terbangun dengan baik, karena anggaran sangat terbatas, sehingga perlu melakukan koordinasi dan komunikasi ke semua pihak, baik pemerintah provinsi maupun Pusat," ujarnya.
Fransiskus Diaan menambahkan, terkait 56 persen wilayah Kapuas Hulu merupakan kawasan hutan, terus dijaga dengan baik oleh pihak terkait dan masyarakat lokal itu sendiri.
"Cuma saya berharap status kabupaten konservasi dapat membawa manfaat kepada masyarakat di Bumi Uncak Kapuas, karena wilayah kami sangat luas, jadi butuh dorongan dari berbagai aspek, untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat di Kapuas Hulu," ungkapnya.
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
Rekomendasi untuk Anda
Baca Juga
| Gubernur Kalbar Ria Norsan Imbau Massa Aksi Jaga Kondusifitas dan Sampaikan Aspirasi dengan Damai |
|
|---|
| Situasi Terkini Aksi Damai di Sekitar Bundaran Digulis Untan Pontianak |
|
|---|
| Unjuk Rasa Sempat Berlanjut di Bundaran Digulis Jumat Malam |
|
|---|
| Aksi Damai Berlanjut ke Bundaran Digulis |
|
|---|
| PT Mitra Andalan Sejahtera Bantah Tuduhan FMCI |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.