Anggota DPRD Kalbar Zulfydar Zaidar Mochtar Minta Pemprov Tuntaskan Kisruh di DPPPA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Zulfydar Zaidar Mochtar, menanggapi terkait polemik yabg tengah terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalbar. 

Seperti diketahui, pegawai DPPPA Kalbar mendesak Gubernur Kalbar untuk mencopot Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalbar Herkulana Mekarryani. 

Desakan ini disampaikan lewat surat resmi dari Forum Pegawai DPPPA dan UPT Perlindungan Perempuan Kalbar, yang ditujukan ke Gubernur Kalbar, dan tebusan disampaikan kepada DPRD Kalbar melalui Fraksi PKS, dan Kepolisian Kota Pontianak. 

Berbagai alasan pun dibeberkan melalui surat tersebut.

Zulfydar Zaidar menyampaikan, pemerintah daerah harus menjadi pihak utama yang menyelesaikan persoalan ini secara tuntas dan adil.

“Sebagai anggota DPRD, kami menghormati langkah Pemprov Kalbar yang sudah direspons oleh Sekda. Kita harap Sekda bisa mengklarifikasi informasi yang diterima, baik dari pelapor maupun Kepala Dinasnya sebagai terlapor,” ujar Zulfydar kepada, Jumat 4 Juli 2025.

• Dituntut Mundur Oleh Pegawainya, Ini Penjelasan & Pembelaan Kepala DPPPA Kalbar Herkulana Mekarryani

Zulfydar menegaskan, DPRD Kalbar tentu akan menjalankan fungsi pengawasan secara melekat terhadap proses klarifikasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, pihaknya berharap semua proses ini berjalan adil dan transparan.

“Pelapor dan pihak yang dilaporkan harus sama-sama dilindungi. Pak Sekda tentu paham langkah apa yang mesti dilakukan. Kami juga berharap fakta-fakta di lapangan dilindungi, dan diperlukan pembinaan organisasi dari dalam,” lanjutnya.

Ia menekankan pentingnya meminta keterangan dari pihak lain yang dianggap kompeten, bukan hanya dua pihak yang berkonflik. 

Tujuannya, agar pemerintah provinsi bisa menggali fakta secara objektif dan mengambil kesimpulan yang tepat.

“Kami cukup memantau dan mendengar hasilnya. Tapi kalau nanti tidak ada hasil atau tak tertangani, barulah Komisi I akan turun. Namun selama Pemprov bisa menyelesaikan secara internal, kenapa harus dipersulit?” tegasnya.

Lebih lanjut, Zulfydar mengingatkan bahwa pembinaan internal DPPPA harus jadi prioritas, karena manajemen yang tidak sinkron hanya akan menyulitkan menghadapi tantangan di luar.

“Tantangan kita itu justru lebih banyak di eksternal. Kalau di dalam sudah tidak sinkron, bagaimana menyelesaikan masalah di luar yang lebih pelik. Jadi, kebenaran informasi ini harus diputuskan segera supaya kualitas DPPPA meningkat,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!