Anggaran Minim, Kesbangpol Kalbar Tetap Jaga Kualitas Seleksi Paskibraka 2025

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat terus berkomitmen mendukung proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional tahun 2025.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Manto, mengatakan bahwa pihaknya tidak terlibat langsung dalam seleksi tingkat nasional, namun berperan sebagai kontributor dengan menyiapkan dan mengirimkan calon-calon terbaik dari Kalbar.

“Peran kami di tingkat nasional memang tidak ada, tapi kami mengirimkan tiga pasang atau enam orang sebagai wakil Kalimantan Barat untuk seleksi di pusat,” ungkap Manto saat ditemui Tribun Pontianak di ruang kerjanya.Jumat 4 Juli 2025.

Seleksi Paskibraka tingkat provinsi diikuti 56 peserta yang berasal dari 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Dari jumlah tersebut, disaring menjadi 32 orang terbaik.

Selanjutnya, enam peserta dikirim ke tingkat nasional dan dua orang di antaranya dipilih untuk bertugas di Istana Negara pada peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Menurut Manto, panitia seleksi melibatkan unsur TNI, Polri, tenaga kesehatan, serta para Purna Paskibraka Indonesia (PPI) yang profesional di bidangnya.

• Yakobus Andri tidak Menyangka Anaknya Lolos Paskibraka Tingkat Nasional

Sementara itu, peserta yang tidak lolos ke tingkat nasional tetap bertugas di tingkat provinsi. Sebanyak 30 Paskibraka Kalbar akan menjalani pelatihan mulai awal Agustus hingga puncaknya pada 17 Agustus 2025.

Namun, di tengah pelaksanaan seleksi, Kesbangpol menghadapi sejumlah tantangan, terutama soal anggaran yang dinilai sangat minim dibandingkan provinsi lain.

“Anggaran kita sangat kecil, tapi kami tetap berupaya agar efisiensi ini tidak mengurangi kualitas pelatihan maupun pelaksanaan,” jelasnya.

Tantangan lainnya adalah tingginya standar seleksi tingkat nasional yang dinilai tidak memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah.

Kesbangpol bahkan harus mengajukan dispensasi ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar passing grade seleksi bisa disesuaikan.

“Kalau tidak ada dispensasi, kami sulit memenuhi kuota 50 orang kandidat. Tapi syukurnya, meski ada dispensasi, ketika dikirim ke pusat, hasilnya tetap bagus,” ujar Manto.

Kesbangpol berharap, para peserta yang terpilih tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi bisa memanfaatkan pengalaman ini untuk memperkaya mental, fisik, dan karakter mereka.

“Harapan kami, mereka bisa membawa keunggulan ini untuk melanjutkan pendidikan, masuk dunia kerja, bahkan menjadi pegawai negeri. Kami juga berharap pihak-pihak terkait bisa melihat potensi anak-anak ini,” tutup Manto.