Audiensi ke Gubernur Ria Norsan, PGRI Kalbar Usul Upacara Hari Guru Digelar di Kantor Gubernur

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Jajaran Pengurus Provinsi (PP) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan audiensi dengan Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu 2 Juni 2025.

Hadir pula mendampingi Gubernur Kalbar, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Linda Purnama.

Ketua PP PGRI Kalbar, Muhamad Firdaus, menyampaikan apresiasi atas kesediaan Gubernur menerima langsung jajaran pengurus PGRI Kalbar untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis, baik internal maupun eksternal organisasi.

“Kami keluarga besar PGRI Kalbar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Kalbar Ria Norsan yang telah menerima kami beraudiensi hari ini. Dalam audiensi ini, kami menyampaikan beberapa hal penting, baik secara organisasi maupun menyangkut nasib guru di Kalbar,” ungkap Firdaus.

Salah satu poin yang disampaikan adalah tentang pembentukan struktur baru dalam organisasi PGRI, yaitu hadirnya Bunda Guru Indonesia yang kini diketuai oleh Ibu Titiek Soeharto. Struktur ini akan diikuti di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, di mana para istri kepala daerah menjadi figur sentral.

“Di tingkat provinsi, Bunda Guru dipegang oleh istri gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten/kota dipegang oleh istri bupati atau wali kota. Alhamdulillah, hal ini disambut baik oleh Bapak Gubernur dan beliau akan mengoordinasikannya dengan istri beliau,” jelasnya.

Selain itu, PGRI Kalbar juga mengusulkan agar peringatan Hari Ulang Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional 2025 dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Kalbar. Usulan ini diterima positif oleh Gubernur.

“Dalam 10 tahun terakhir, kami para guru di Kalbar merindukan momentum bersama Bapak Gubernur. Insya Allah pada 25 November 2025, upacara akan digelar langsung di halaman kantor Gubernur Kalbar,” imbuh Firdaus.

Baca juga: Liburan Cerdas ala FUN CHAM, Anak-Anak Belajar Vlog dan Buat Sabun dari Jelantah

Di sisi lain, audiensi ini juga membahas persoalan teknis dan kebijakan yang menyangkut kesejahteraan guru, terutama terkait anggaran BOS 20 persen di tingkat daerah.

“Persoalan penganggaran BOS 20 persen menjadi perhatian kami. Kami sampaikan kepada Bapak Gubernur agar hal ini menjadi referensi dan acuan bagi kabupaten/kota, terutama menyangkut guru SD dan SMP. Sementara untuk guru SMA dan SMK, yang menjadi kewenangan provinsi, kami mengusulkan solusi pembiayaan yang lebih mudah, terutama bagi guru-guru honor,” terangnya.

Menurut Firdaus, jika tidak ada solusi yang konkret terhadap pembiayaan guru honorer, maka dikhawatirkan akan terjadi “perumahan” guru, yang tentu berdampak serius pada kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah.

“Jika guru-guru honor dirumahkan, maka kekurangan guru akan terjadi dan ini akan berpengaruh pada kualitas pendidikan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di sektor pendidikan,” tambahnya.

PGRI Kalbar juga menyoroti penempatan guru PPPK yang diharapkan sepenuhnya sesuai harapan. Firdaus menegaskan agar penempatan guru PPPK tetap mengikuti lokasi tempat mereka mendaftar.

“Kami berharap penempatan guru PPPK sesuai dengan daerah tempat mereka mendaftar. Alhamdulillah, Bapak Gubernur menyambut baik hal ini. Kami juga mengimbau kawan-kawan guru di daerah untuk bersabar mengikuti regulasi yang ada,” tutup Firdaus.

Ia berharap, dengan dukungan dan doa semua pihak, PGRI Kalbar terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan nasib guru dan memajukan dunia pendidikan di Kalbar. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!