Sopir Truk Nilai Kebijakan Zero ODOL Tidak Sesuai Kondisi Ekonomi dan Infrastruktur di Kalbar

Terkait distribusi BBM, ia juga menyebutkan bahwa wilayah Pontianak dan Kubu Raya tidak mengalami kendala. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Chris Hamonangan Pery Pardede
AKSI DAMAI - Potret aksi damai penolakan terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) di halaman Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN), Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, pada Kamis, 26 Juni 2025. Sekertaris DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kalbar, Matruji, menyampaikan bahwa sejumlah sopir dan pelaku usaha angkutan barang di Kalimantan Barat meminta agar kebijakan Zero ODOL dikaji ulang dan tidak diberlakukan dalam waktu dekat. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Puluhan sopir truk menggelar aksi damai di halaman Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN), Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, pada Kamis, 26 Juni 2025, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).

Sekertaris DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kalbar, Matruji, menyampaikan bahwa sejumlah sopir dan pelaku usaha angkutan barang di Kalimantan Barat meminta agar kebijakan Zero ODOL dikaji ulang dan tidak diberlakukan dalam waktu dekat.

"Karena untuk kondisi ekonomi kita belum stabil dan jalan-jalan tempat kita ini belum memadai untuk melaksanakan aturan pemerintah tersebut," ucap Matruji saat ditemui di halaman Terminal ALBN. 

Para sopir juga menilai bahwa sebagian besar kendaraan angkutan barang yang mereka gunakan saat ini telah dibeli dalam kondisi jadi sebelum aturan ODOL diberlakukan.

Oleh karena itu, mereka meminta agar pemerintah mempertimbangkan proses peremajaan kendaraan terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

"Kami berharap ada kerjasama antara pengusaha dengan pemerintah agar semua kendaraan bisa terbebas dari masalah over dimension. Sementara untuk overloading, kadang kami terpaksa melanggar karena biaya operasional tidak sebanding dengan ongkos angkut yang disepakati dengan pemilik barang," ujar Matruji. 

Ia juga mencontohkan tantangan dalam pengangkutan barang ke wilayah Putussibau yang berjarak sekitar 685 kilometer dari Pontianak. 

Menurutnya, pembatasan muatan sesuai ketentuan Zero ODOL akan memaksa kenaikan tarif angkut, yang dikhawatirkan berdampak pada lonjakan harga barang di daerah tersebut.

Baca juga: Penindakan ODOL Ditunda, Polda Kalbar Fokus Sosialisasi dan Tindak Pelanggaran Membahayakan

"Kami tidak ingin masyarakat di daerah terbebani dengan harga barang yang mahal akibat kebijakan ini. Justru kami sedang berjuang agar pemerintah bisa menjaga inflasi," tambah Matruji. 

Terkait distribusi BBM, ia juga menyebutkan bahwa wilayah Pontianak dan Kubu Raya tidak mengalami kendala. 

Namun, bagi rekan-rekan sopir di daerah seperti Sanggau, Sintang, Melawi, Putussibau, dan Ketapang, akses terhadap BBM masih menjadi masalah serius.

"Banyak SPBU dan oknum pengusaha yang nakal. Minyak dibeli lalu dijual kembali dengan harga tinggi, karena dianggap menjanjikan. Akibatnya, kami terpaksa membeli BBM lebih awal atau dalam jumlah lebih banyak agar tidak terhambat saat dalam perjalanan," pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved