PKL seperti Penjual Pecel Lele Bisa Dipenjara karena UU Tipikor? Ini Penjelasan Pakar Antikorupsi

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana penjara 4 sampai 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar."

Pasal 3 UU Tipikor:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan ancaman yang sama."

Kedua pasal ini, menurut Chandra, terlalu luas dan kabur. 

Akibatnya, siapapun bisa dijerat sebagai koruptor, termasuk mereka yang tidak memiliki kekuasaan negara, seperti penjual makanan kaki lima.

Bagaimana Penjual Pecel Lele Bisa Terkena Pasal Ini?

Chandra memberikan contoh ekstrem: seorang penjual pecel lele berjualan di trotoar sebuah area publik yang bukan diperuntukkan untuk berdagang. 

Jika pasal ini diterapkan secara kaku, maka unsur-unsur korupsi bisa "dipenuhi" sebagai berikut:

1. Melawan hukum: karena menggunakan trotoar, fasilitas umum, tanpa izin.
2. Menguntungkan diri sendiri: memperoleh penghasilan pribadi dari kegiatan itu.
3. Merugikan keuangan negara: karena trotoar bisa rusak atau fungsi publiknya terganggu.

Padahal, jelas Chandra, kasus semacam ini bukanlah esensi tindak pidana korupsi sebagaimana mestinya.

Apa Solusi yang Diusulkan?

Chandra mengusulkan agar:

1. Pasal 2 Ayat (1) dihapus karena melanggar asas lex certa (rumusan harus jelas dan tidak kabur).
2. Pasal 3 direvisi, khususnya dengan mengganti frasa "setiap orang" menjadi "pegawai negeri" atau "penyelenggara negara", agar sesuai dengan prinsip dalam Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC).

"Korupsi seharusnya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang punya kewenangan, bukan rakyat biasa yang hanya mencari nafkah," tegas Chandra.

Apakah UU Tipikor Saat Ini Rentan Disalahgunakan?

Uji materi ini diajukan karena kekhawatiran publik bahwa UU Tipikor terlalu lentur dan dapat digunakan untuk menjerat siapa saja, termasuk masyarakat kecil, dalam konteks hukum yang represif.

Jika tafsir undang-undang tidak diperjelas, maka aparat penegak hukum dapat menggunakan pasal ini sebagai alat penindasan, bukan pemberantasan korupsi.